#beritalampung#beritadaerah#lampung#Mesuji#tol

Warga Tolak Pembebasan Lahan Pintu Tol Simpang Pematang

( kata)
Warga Tolak Pembebasan Lahan Pintu Tol Simpang Pematang
Ilustrasi. (Dok. Lampost.co)

MESUJI (Lampost.co) -- Masyarakat Desa Mulya Agung dan Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, menolak pembebasan lahan untuk perluasan pintu tol Simpang Pematang, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

Masyarakat menilai jika besaran ganti rugi yang diajukan pihak panita pembebasan tanah terlalu kecil. 

Trinuanto, salah satu warga Mulya Agung mengatakan, tanahnya yang memiliki luas 600 M² hanya dihargai Rp73 juta. Dirinya menolak karena lokasi tanahnya berada di depan jalan lintas timur sumatera. Bahkan, satu satunya warung yang dia andalkan untuk menghidupi keluarga dipastikan digusur. 

"Harga itu sangat tidak sesuai. Apalagi kalau lahan itu jadi dijual, saya tidak memiliki lagi pekarangan dan tepat di depan pintu rumah," jelas dia saat dikonfirmasi Lampost.co, Rabu 18 September 2019.

Hal sama juga diutarakan Gatot warga Desa Agung Batin. Lahannya yang seluas 167 M² berada di pinggir jalan. 

"Ini sangat tidak masuk akal, harganya sangat tidak sesuai. Setahu saya, di Jawa Barat pembebasan lahan dalam program kereta cepat Indonesia Cina harganya sangat jauh berbeda dengan disini. Begitupun dengan tanaman yang kena gusur, di Jawa Barat, satu pohon keras bisa bernilai Rp2,5 juta, di sini hanya Rp400 ribuan saja," jelasnya. 

Masyarakat berharap, pihak pemerintah bisa mempertimbangkan harga yang ditawarkan agar tidak merugikan masyarakat terlebih ini bukan trase utama. 

Di lokasi terpisah, Kepala Desa Mulya Agung Sonny Imawan membenarkan jika sebelumnya ada pertemuan antara masyarakat dengan pihak panitia pembebasan tanah jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang di Balai Desa Gedung Sri Mulyo, Kecamatan Way Serdang, Mesuji pada 26 Agustus 2019 lalu. 

"Benar ada pertemuan itu di balai desa. Setahu kami membahas rencana pembebasan lahan di depan pintu tol Simpang Pematang. Mayoritas masyarakat yang berjumlah sekitar 15 orang menolak dengan ganti rugi yang ditawarkan," jelas Kepala Desa di kantornya.

Lokasi lahan masyarakat yang rencana akan dilebarkan berada dipinggir Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera penghubung antara Lampung dan Sumatera Selatan. 

M Ridwan Anas

Berita Terkait

Komentar