#BERITALAMPUNGSELATAN

Warga Siap Buat Laporan soal Jembatan Way Sari yang Bermasalah

( kata)
Warga Siap Buat Laporan soal Jembatan Way Sari yang Bermasalah
Warga setempat pembangunan jembatan Way Sari yang tidak beres segera dituntaskan. (Foto : Lampost.co/Febi Herumanika)


Kalianda (Lampost.co) -- Warga Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan siap membuat laporan karena tidak beresnya pembangunan jembatan di Desa Way Sari yang sudah dua kali ambrol. Romli, warga Kecamatan Natar, menyatakan kesiapannya membuat laporan ke Kejati jika hal tersebut dibutuhkan oleh penegak hukum. 

"Secepatnya kami buat kalau memang harus itu (laporan) yang dibutuhkan oleh Kejati Lampung, "katanya ditemui di lokasi, Senin 15 Februari 2021.

Menurut Romli, Kejati harus betul- betul bertindak sesuai apa yang semestinya dilakukan. 
"Proyek itu batas waktunya sudah habis, dan perlu diingat pekerja di sana mengeluh belum ada pembayaran, ditambah bahan bangunan juga banyak yang belum dibayarkan, belum lagi akses jalan masyarakat sudah lama dinanti tapi tak kunjung jadi," ujarnya. 

Pihaknya akan terus mendorong instansi terkait supaya proyek itu sesuai kapasitas anggaran yang sudah dianggarkan yakni Rp900 juta lebih.
 "Intinya kami mau pembanguan Jembatan itu bagus sesuai anggaran yang telah disiapkan, masyarakat tidak terhambat aksesnya lagi," kata Romli. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, Waris Basuki, menyarankan untuk langsung bertanya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut terkait diperpanjang atau tidaknya proyek jembatan Way Sari. Menurutnya, hal itu adalah kewenangan PPK. Di sisi lain, pihak rekanan menyebutkan bahwa mereka sudah berkordinasi dengan DPRD Lamsel. 

"Koordinasi langsung dengan Yudi PPK jembatan, untuk lebih jelas masalah perpanjangan kontrak yang kemungkinan telah berakhir tersebut," ujar Politikus partai Gerindra ini. 

Menurut Waris yang berwenang untuk memperpanjang atau tidak adalah PPK, sedangkan DPRD bertugas melakukan pengawasan.  "Kewenangan perpanjang atau tidak di PPK PUPR, kewenangan kami di pengawasannya," katanya.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar