#agraria#register1#lamsel#beritalampung

Warga Register 1 Way Pisang Sambut Baik Perpres Reforma Agraria 

( kata)
Warga Register 1 Way Pisang Sambut Baik Perpres Reforma Agraria 
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat dari 10 desa di tiga kecamatan, Lamsel dalam kawasan register 1 Way Pisang, menggelar rapat bahas Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria , Senin (15/10/2018). (Foto:Lampost/Aan)

KALIANDA (Lampost.co)-- Perjuangan masyarakat di kawasan Register 1 Way Pisang, kabupaten Lampung Selatan untuk bisa mengusahakan dan kepemilikan hak atas tanah bakal terwujud. Pasalnya,  Presiden Joko Widodo telah menandatangani  Peraturan Presiden (Perpres) No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dimana penerima tanah dari program reforma agraria, untuk perorangan harus memenuhi kriteria yakni WNI, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.

Tanah yang menjadi objek reforma agraria di antaranya, tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah negara bekas tanah terlantar hingga tanah bekas tambang yang di luar kawasan hutan. 

“Apalagi 10 desa yang tersebar di tiga kecamatan dalam kawasan register 1 Way Pisang merupakan desa difinitif. Jadi sudah selayaknya penguasaan, dan pemilikan hak atas tanah itu diberikan kepaea milik masyarakat,” kata  Ketua Forum Masyarakat Register (Forkaster)  1 Way Pisang, Suyatno kepada lampost. co, Senin (15/10/2018).

Rapat membahas Perpres No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dipusatkan di desa Kemukus,  kecamatan Ketapang dihadiri perwakilan dari 10 desa yang ada dikawasan register 1 Way Pisang. Diantaranya kepala desa Kemukus Imam Junaidi, Kades Sumbersari Iwan Kuswara, Kades Karang Sari Sulistiyono dan kades Gandri Turisman serta sejumlah tokoh masyarakat. 

Ke-10 desa dari tiga kecamatan yang menempati kawasan register 1 Way Pisang sejak tahin 1963 yakni Desa Lebungnala, Kemukus, Sripendowo, Pematangpasir, Sidoasih, Tamansari, dan Karangsari,  kecamatan Ketapang. Kemudian desa Gandri kecamatan Penengahan,  sedangkan desa Sumbersari dan Margajasa Kecamatan Sragi.

“Harapan kami kepada pemerintah, terutama daerah serius melaksanakan Perpres 86 tentang Reforma Agraria. Jangan mandek seperti sebelumnya. Sebab kami bersama masyarakat register akan terus mengawal dan mendorong percepatan Reforma Agraria,” kata Suyatno menyampaikan hasil rapat bersama maayarakat register Way Pisang

Perjuangan untuk penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah di kawasan regiater dimulai sejak tahun 2010 dengan mengajukan permohonan melalui pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2014 pemerintah membuat Peraturan Bersama (Perber)  4 Kementerian, namun berakhir buntu. 
Melalui proses panjang kemudian keluar Perpres No.88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian  Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Namun lagi- lagi tidak berpihak kepada masyarakat. 

Terakhir, dengan keluarnya Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat mewujudkan impian masyarakat yang sudah menempati,  menguasai dan mengelola tanah selama puluhan tahun.

“Paska terbitnya Perpres No. 86 tahun 2018, pemerintah sudah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional, dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dari Pusat sampai Kabupaten/Kota. Mudah mudahan tim tersebut serius menjalankan amanah,“ ujarnya.

Aan Kridolaksono



Berita Terkait



Komentar