#beritalampung#beritalamteng#demo#unjukrasa

Warga Pubian Gelar Aksi Demo Minta Pemerintah Cabut Izin HGU PT GAJ

( kata)
Warga Pubian Gelar Aksi Demo Minta Pemerintah Cabut Izin HGU PT GAJ
Masyarakat Kecamatan Pubian saat melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Lamteng, Kamis, 10 November 2022. Lampost.co/Raeza Handanny Agustira


Gunungsugih (Lampost.co): Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menerima perwakilan sejumlah masyarakat Kecamatan Pubian yang mengelar aksi damai, Kamis, 10 November 2022, meminta pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) PT Gunung Aji Jaya (GAJ).

Dalam demo tersebut para perwakilan masyarakat meminta kepada DPRD mengagendakan ulang untuk membahas persoalan HGU PT GAJ dan meminta permintaan mereka (pencabutan izin HGU PT GAJ) disetujui.

Sementara itu, Sumarsono mengatakan pihaknya akan mendelegasikan persoalan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD Lampung Tengah yang berkaitan dengan hal tersebut.

"Kantor kita ini menampung aspirasi masyarakat, apa keluahan mereka sampaikan ke kami. Negara kita ini negara hukum, negara demokrasi. Semua mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku," kata Sumarsono.

Baca juga: Terseret Arus, Seorang Pelajar Tewas Tenggelam di Sungai Sepakat

Sumarsono berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan warga dengan Komisi I DPRD. "Karena sudah kesiangan sampai disini. Hari Senin, tanggal 14 November 2022 mendatang sudah diagendakan untuk rapat dengar pendapat bersama Komisi I," ujarnya.

Dia menambahkan dalam persoalan ini DPRD Lamteng dapat membentuk pansus, namun harus mempertimbangkan segala kemungkian yang terjadi dan melihat seberapa besar azas manfaatnya.

"Semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk untuk membentuk pansus. Tapi kita lihat, lihat azas manfaatnya. Kalau besar manfaatnya kenapa tidak," katanya.

Sementara, Raden Zugiri salah satu perwakilan masyarakat Pubian menerangkan bahwa kedatangannya guna mempertanyakan dan meminta masukan kepada DPRD terkait HGU pada PT GAJ yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi dan mengurai persolan HGU ini, karena tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat kalau itu sudah diperpanjang (HGU PT GAJ)," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan perusahan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat. "Bahkan CSR-nya pun tidak ada hingga masyarakat sekitar tidak diberdayakan," katanya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar