#njop#pbb#beritapringsewu

Warga Pringsewu Nilai Kenaikan PBB Tak Wajar

( kata)
Warga Pringsewu Nilai Kenaikan PBB Tak Wajar
Juru tulis Pekon Srirahayu Kecamatan Banyumas M. Toha menunjukan SPT PBB warganya yang naik sangat signifikan, di kantornya, Senin (13/7/2020). Lampost.co/Widodo

Pringsewu (Lampost.co): Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Pringsewu berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 yang meningkat signifikan.

Hal itu membuat para kepala pekon (desa) melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten dan kecamatan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Pringsewu yang turut di hadiri Kepala Kaban Pendapatan Kabupaten Pringsewu Hipni, di gedung DPRD setempat, Senin, 13 Juli 2020.

Dari beberapa sample SPT PBB yang diterima Lampost.co, seperti di Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, dikeluhkan warga. SPT PBB tahun 2020 naik sangat tinggi. Misalnya pada tahun 2019 PBB hanya sebesar Rp25 ribu, tahun 2020 sebesar Rp300 ribu. Bahkan PBB milik almarhum Haji Kamal yang sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp70 ribu tahun 2020 menjadi Rp700 ribu/bidang.

"Ini contoh kecil," kata juru tulis Pekon Srirahayu, M. Toha, Senin, 13 Juli 2020.

Sementara pada pertemuan di gedung dewan bersama Komisi II dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Hipni, juga terungkap banyaknya keluhan di lapangan terkait penyesuaian NJOP.

Kepala Pekon Wargomulyo Kecamatan Pardasuka, Mursalin, mengatakan banyak SPT yang ditolak warga karena kenaikan PBB yang dinilai tidak wajar.

Mursalin meminta Pemkab dan DPRD bisa mencarikan formasi atau solusi yang tepat agar penghitungan kenaikan PBB dinilai wajar.

"Bisa saja PBB naik tahun 2020, tetapi ya sekitar 70-75 persen. Sedangkan kenaikan yang saat ini terjadi karena penyesuaian NJOP bisa dilaksanakan tahun depan dengan memaksimalkan sosialisasi. Apalagi di Kecamatan Pardasuka banyak tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan, masa PBB-nya mahal," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Ali Mustofa, mengatakan kenaika NJOP yang berdampak naiknya PBB juga dinilai asal-asalan. Dia mencontohkan ada pekon yang sama sekali tidak naik target PBB-nya dari tahun 2019 dan 2020, tetapi PBB-nya naik seratus persen dari nilai Rp25 ribu tahun 2019 menjadi Rp50 ribu.

"Artinya banyak NJOP yang tidak sesuai dengan situasi lapangan," kata dia.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pendaoatan Daerah (Bapenda) Hipni menyatakan siap menampung pengaduan warga jika ada yang keberatan atas kenaikan PBB.

"Silahkan yang keberatan dan yang dinilai SPT PBB-nya memberatkan sampaikan ke Bapenda melalui kepala pekon," kata dia.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Anton Subagyo menyarankan agar Bapenda membuat posko pengaduan terkait keberatan warga atas naiknya SPT PBB akibat penyesuaian NJOP. "Buat posko pengaduan saja biar cepat ditangani," kata Anton.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar