bantuanblt

Warga Pertanyakan BLT APBD Tak Kunjung Cair

( kata)
Warga Pertanyakan BLT APBD Tak Kunjung Cair
Ilustrasi. Google Images


KALIANDA (Lampost.co) -- Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 5.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari dana APBD penanganan covid-19 untuk klaster ekonomi tahap III hingga kini belum kunjung cair. Padahal, BLT tersebut untuk pencairan periode bantuan September. Sementara, saat ini sudah memasuki pertengahan November 2020.

Salah seorang masyarakat penerima manfaat sempat mempertanyakan kenapa BLT APBD untuk September itu hingga kini belum juga dapat dicairkan.

"(Total) kemarin kan baru 5 bulan yang keluar. Pertama 3 bulan, lalu 2 bulan lagi. Yang terakhir untuk September belum," kata salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan jati dirinya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Sutris membenarkan adanya keterlambatan pencairan dana untuk BLT APBD tersebut.

"Iya, karena dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau keuangan  ada nota dinas-nya hilang. Ya, nggak tahu juga sebabnya apa selip atau apa. Yang pasti sekarang sih sudah ditransfer," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 11 November 2020.

Kendati demikian, Sutris menyatakan  pencairan BLT APBD tahap III atau untuk priode September dijadwalkan sudah dicairkan pada Jumat 13 November 2020. Sebab, anggaran untuk bantuan tunai itu sudah ditransfer sekitar sepekan ke pihak Kantor Pos Bandarlampung.

"Informasi dari pihak Kantor Pos, dijadwalkan Jumat sudah bisa dicairkan. Besaran BLT Rp300 ribu untuk 5.900 Keluarga Penerima Manfaat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriati saat ditanya soal keterlambatan pencairan BLT APBD tahap III, menyatakan  anggaran untuk BLT APBD September sudah ditransfer pada 22 Oktober 2020.

"Ya, sudah kita transfer pada  22 Oktober 2020 ke rekening dinas sosial. Kalau ditanya ada keterlambatan, silahkan konfirmasi itu ke kepala dinas atau sekretaris dinas-nya biar semuanya jelas. Mungkin kabid-nya tidak terlalu paham soal ini. Kalau untuk tupoksi kami, sudah kita jalankan. Mana kala permohonan masuk, saya jamin 2-3 jam beres," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar