#KAI#LAMPUNG

Warga Pasir Gintung dan LBH Bandar Lampung Bawa Konflik dengan KAI ke Senayan

( kata)
Warga Pasir Gintung dan LBH Bandar Lampung Bawa Konflik dengan KAI ke Senayan
Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (Tengah) saat menerima dokumen dari LBH Bandar Lampung dan warga Pasir Gintung, Selasa, 21 September 2021. Dok LBH Bandar Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung mendampingi masyarakat Pasir Gintung dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI komplek perkantoran DPR MPR Senayan, Jakarta pada Selasa, 21 September 2021.

Dalam RDP tersebut Masyarakat Pasir Gintung bertemu dengan Ketua Komisi II Junimart Girsang serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Masyarakat Pasir Gintung yang selama ini berkonflik dengan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang membawa permasalahannya pada RDP dengan Komisi II DPR RI dengan tujuan agar permasalahan tanah yang selama ini menjadi polemik dan meresahkan masyarakat segera dituntaskan.

Staf Advokasi LBH Bandar Lampung, Anugrah Prima Utama, menyatakan, masyarakat Pasir Gintung membawa tiga tuntutan yaitu menghentikan upaya penarikan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT KAI Divre IV Tanjungkarang terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan; Kedua, menghentikan segala upaya kriminalisasi, pengukuran, dan penggusuran yang dilakukan PT. KAI Divre IV Tanjungkarang maupun oleh pihak-pihak lain terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan; Ketiga, memberikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati masyarakat sejak puluhan tahun lalu.

Baca juga: Eksekusi Rumah Dinas PT KAI di Pasir Gintung Dihalangi Warga

Menurutnya, sengketa antara masyarakat Pasir Gintung dengan PT. KAI Divre IV Tanjungkarang sudah berlangsung lama. Ketenangan masyarakat diganggu sejak PT. KAI melakukan penertiban aset dengan melakukan pengukuran, dan penggusuran rumah-rumah masyarakat Pasir Gintung sejak tahun 2012 hingga 2020.

"Bahkan, puncaknya pada 2018 yaitu saat dikriminalisasinya salah satu warga yang menolak aktivitas PT. KAI Divre IV Tanjungkarang tersebut. Sebagian besar masyarakat Pasir Gintung dipaksa membayar sewa terhadap rumah maupun lahan yang mereka tempati oleh PT. KAI Divre IV Tanjungkarang dengan mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang berbeda kepada akun virtual atas nama pribadi yang tidak jelas kedudukan dan statusnya. Terlebih situasi hari ini yang sedang pandemi tentu hal tersebut sangat menyengsarakan masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021.

Sementara, Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Jaka Jarkasih mempersilakan upaya yang dilakukan pihak terkait. Menurutnya, memiliki alas hak yang sah yakni Groundkart dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Soal aset KAI dimanapun kekuatan hukum groundkart dengan sertifikat sama," katanya pada Lampost.co, Rabu, 22 September 2021.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar