#lampungselatan

Pelayanan Puskesmas Natar Dikeluhkan Warga

( kata)
Pelayanan Puskesmas Natar Dikeluhkan Warga
Tulisan tangan Armayanti Sanusi yang menyampaikan keluhannya kepada pihak Puskesmas Natar. (Foto: Istimewa)


Kalianda (Lampost.co) -- Salah satu warga Kecamatan Natar mengeluhkan pelayanan Puskesmas Natar, Lampung Selatan. Armayanti Sanusi salah satu warga mencurahkan keluhannya melalui Instagram pribadinya. Ia bercerita anaknya, mengalami patah tulang di bagian atas pergelangan tangan sebelah kanan.

"Sebelumnya anak kami mendapatkan penanganan di pengobatan tradisional (sakalputung) namun tidak mendapatkan hasil yang baik. Setelah mendapatkan hasil photo X-ray Radiologi tangan masih dalam keadaan patah menyamping, dan naik ke tulang pergelangan tangan kanan," katanya melalui telepon, Selasa, 9 Agustus 2022. 

Lalu, pada Kamis, 4 Agustus 2022. Armayanti mendatangi Puskesmas Natar sebagai fasilitas kesehatan (Faskes) pertama BPJS mandiri. Namun, ia sangat menyayangkan dari Puskesmas tidak mau memberikan surat rujukan dengan alasan kuota rujukan penuh. 

"Pihak rumah sakit menelepon Puskesmas Natar, tetapi alasan yang diberikan berbeda alasan berbeda. Puskesmas mengatakan jika rujukan tidak diberikan dengan alasan kronologi kesehatan yang sudah lama," tuturnya. 

Pihak puskesmas menyarankan pasien untuk menemui dokter ortopedi untuk mendapatkan keterangan untuk surat rujukan. Setelah itu, Jumat, 5 Agustus 2022 ia dan anaknya mendatangi dokter ortopedi di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan harus dioperasi, dan dokter ortopedi mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Puskesmas Natar Lampung Selatan agar mengeluarkan surat rujukan untuk pasien.

Armayanti melanjutkan pada Senin, 8 Agustus 2022 ia dan anaknya kembali mendatangi Faskes pertama Puskesmas Natar untuk meminta rujukan kembali dengan menunjukkan surat dari dokter ortopedi. 

"Namun, upaya kami tidak menemukan hasil permohonan surat rujukan tetap ditolak oleh pihak Puskesmas. Dalam hal ini, dokter umum Puskesmas sebagai pemegang otoritas setempat," jelasnya. 

Menurut Armayanti, tindakan pembatasan kuota bagi pengguna BPJS merupakan tindakan atau praktik yang tidak berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas. 

"Hari ini Kepala Puskesmas Natar ke rumah saya, meminta untuk mencabut pengaduan ke Ombudsman," ucapnya. 

Terakhir, Armayanti mengatakan ada dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil Natar meminta untuk menghapus postingan di Instagramnya. 

"Dengan tegas saya tidak akan mencabut pengaduan dan pandangan saya di publik. Ini bukan hanya perjuangan ibu untuk anaknya, tetapi lebih pada kritik saya terhadap pelayanan publik yang kerap mendiskriminasi rakyat kecil. Saya tetap berdiri pada keyakinan akan kebenaran kebijakan dan layanan Puskesmas Natar tidak berasaskan pada keadilan, "pungkasnya. 

 

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar