#Teririsme#Eks-ISIS

Warga Lampung Eks ISIS Pakai Jalur Ilegal

( kata)
Warga Lampung Eks ISIS Pakai Jalur Ilegal
Petugas keamanan mengawal dua perempuan yang diyakini sebagai istri militan ISIS di kamp al-Hol, Suriah, 23 Juli 2019. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Satu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Lampung Tengah dikabarkan menjadi bagian dari 600 orang eks ISIS di luar negeri. Mereka diperkirakan berangkat ke Suriah menggunakan jalur ilegal.

"Mengenai keberadaan mereka kami tidak memiliki data. Kalau ada warga yang mau buat paspor ke negara-negara travel ban, termasuk Suriah, langsung kita tolak," ujar Kasi Dokumen Perjalanan dan Pemeriksaan Keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung Fahrurrozi di ruang kerjanya, Senin, 10 Februari 2020.

Ia memastikan tidak ada warga Lampung dari wilayah kerja TPI I Bandar Lampung, berangkat atau berada di Suriah, apalagi menjadi warga ISIS. Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung memiliki wilayah kerja di VI Kabupaten, kota yakni, Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Metro, dan Lampung Tengah.

Fahrurrozi mengatakan instansinya maupun instansi imigrasi lainnya di Lampung sudah melaksanakan travel ban untuk masyarakat yang akan membuat paspor. Hal ini berlaku bagi mereka yang akan berkunjung hingga menetap lama di negara konflik dan potensi negara sarangan terorisme.

Jika memang ada WNI asal Lampung, yang berada di Suriah, bisa dipastikan mereka menuju ke negara Timur Tengah tersebut melalui jalur Ilegal. Diduga para WNI transit dulu ke negara yang tak mendapat travel ban, lalu masuk ke Suriah melalui jalur tak resmi.

"Kalau kita SOP-nya sudah ketat. Saat pembuatan paspor kita wawancara kita secara spesifik, mau ke negara apa, dan tujuannya, dari gestur tubuh, kita pantau, kita selektif. Bisa saja mereka mau ke salah satu negara, dari negara itu nanti dia ada akses ke sana (Suriah), tapi itu juga belum bisa kita pastikan," paparnya.

Berbagai upaya pencegahan seperti sosilasi, dan upaya selektif terus dilakukan. Salah satunya, dengan melakukan pemantauan selektif terhadap warga Lampung yang hendak umroh. 

"Untuk umroh, warga di bawah 50 tahun harus dapar rekomendasi dari Kanwil Kemenag, dan travel umrohnya, kemudian ada pengecualian untuk TNI Polri, dan ASN," katanya.

Sebelumnya, wacana pemerintah pusat untuk memulangkan enam ratus warga negara Indonesia eks ISIS masih menuai pro dan kontra. Hal itu diungkapkan oleh anggota MPR RI Taufik Basari saat sosialisasi empat pilar MPR RI di Hotel Horison, Bandar Lampung, Sabtu, 8 Februari 2020.

Taufik Basari meminta kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara sosialisasi empat pilar MPR RI, untuk ikut mencari informasi dan mendata warga Lampung yang masuk di dalam enam ratus eks ISIS.

"Informasi yang saya dapat dari enam ratus warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS ada satu keluarga warga Lampung Tengah," ujarnya.

Fraksi Nasdem di DPR/MPR RI ini juga meminta pemerintah pusat untuk berhati-hati dan jeli dalam mengambil keputusan serta jangan hanya melihat kasus ini secara keseluruhan.

"Bisa saja diantara enam ratus orang itu tidak bersalah, sebagai contoh ada anak – anak di dalamnya yang hanya diajak kedua orang tuanya. Itu juga harus diselamatkan," kata dia.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar