#bencanaalam#longsor#beritalambar#bpbd

Warga Lambar Diimbau Tak Membangun Hunian di Bibir Jurang

( kata)
Warga Lambar Diimbau Tak Membangun Hunian di Bibir Jurang
Kepala BPBD Lambar Maidar. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co): Untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang membangun hunian di bibir jurang guna menghindari risiko bencana alam di Lampung Barat, BPBD Lambar setiap tahun terus melakukan sosialisasi dan mengimbau agar masyarakat tidak membangun di daerah yang rawan bencana.

"Selama ini kita terus melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak mendirikan bangunan di pinggir-pinggir jurang, baik melalui pertemuan, iklan di media dan melalui baleho," kata Kepala BPBD Lambar Maidar, Rabu, 18 November 2020.

Ia menambahkan, kedepan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila ada masyarakat yang berani mendirikan bangunan dipinggir jurang, akan ditegur.

Lalu untuk bangunan masyarakat yang sudah terlanjur berdiri dipinggir-pinggir jurang atau dibibir-bibir jurang yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana maka diminta atas kesadaran masyarakat untuk pindah ke lokasi pemukiman yang lebih aman dan nyaman demi menghindari kemungkinan bencana.

"Untuk bangunan yang sudah terlanjur diberdiri dibibir jurang, Pemkab melalui aparat penegak Perda bersama lintas terkait akan melakukan penertiban sebab itu melanggar aturan," kata dia.

Sementara itu, Kabid penegakan Perda Satpol PP Lambar Sukardi, mengatakan untuk mereka yang mendirikan bangunan di daerah yang rentan bencana, itu tidak diberikan IMB dan izin usaha jika digunakan untuk usaha.

Namun untuk penertiban, kata dia, pihaknya sifatnya hanya bisa menegur saja. Pihaknya selama ini telah memberikan teguran secara tertulis namun untuk pemberian sanksi secara tegas seperti pembongkaran, kata dia, pihaknya belum bisa melaksanakanya karena Perdanya belum mengatur secara spesifik tentang sanksi tegasnya.

"Yang kami fahami dalam Perda tentang tata bangunan itu, sanksi yang ada masih bersifat administrasi saja yaitu berupa teguran dan tidak diberikan izin saja," kata Kardi.

Karena itu, jika ada bangunan yang menyalahi aturan maka sanksi yang diberikan selama ini baru sebatas tidak diberikannya izin saja. Sehingga ketika terjadi resiko bencana karena melanggar maka pemerintah juga tidak akan menanggung beban apapun sebab pihaknya sudah mengingatkan dan sudah ada pernyataan sebelumnya.

Ia mencontohkan, adapun bangunan masyarakat yang berdiri dibibir jurang itu antara lain seperti bangunan masyarakat disekitar rest area.

Sementara itu camat Balikbukit Akmal Hakim, jika ada masyarakat yang mau membangun di tepi jurang pasti pihaknya tidak memberikan izin. Apabila masyarakat masih nekat maka resikonya ditanggung sendiri.

Kemudian peratin Padangcahya Kecamatan Sukau Mad Darmawan, juga menyatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan didaerah rawan bencana sebab sangat berbahaya.

Kemudian pihaknya juga terus menyarankan agar masyarakat yang hendak membangun untuk mengurus IMB ke kecamatan terlebih dulu dengan maksud agar dari kecamatan dapat memberikan kepastian, apakah lokasi pembangunanya itu layak atau tidak.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar