#pringsewu

Warga Jatirenggo Keluhkan Pengerukan Bukit di Pringsewu

( kata)
Warga Jatirenggo Keluhkan Pengerukan Bukit di Pringsewu
Pengerukan bukit di Dusun Jatirenggo, Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, dikeluhkan warga karena di bawahnya ada permukiman warga. (Lampost.co/Widodo)


Pringsewu (Lampost.co) -- Paguyuban masyarakat Tanjungmas, RT 002/RW 005, Dusun Jatirenggo, Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu meminta penggerusan bukit di pekonnya dihentikan. Pasalnya, jika terjadi hujan material tanah hasil pengerukan bisa mengalir ke permukiman.

Pemantauan lampost.co di lapangan, bukit yang dikeruk dengan alat berat berada di sebelah atas permukiman warga. Jarak antara permukiman dengan pengerukan sekitar 50-100 meter dengan posisi bukit di atas permukiman.

Tokoh masyarakat setempat, Muhlasin, meminta agar pengerukan dihentikan sementara. Jika memang tidak, pengembang hendaknya membuatkan drainase agar saat hujan material dan air bisa langsung mengalir tanpa masuk ke permukiman.

Bahkan, warga setempat pun sudah menyampaikan keberatan kepada dinas lingkungan hidup atas pengerukan bukit yang informasinya akan dijadikan lahan kaplingan. Apalagi penggerusan tanah pegunungan tersebut tanpa persetujuan dari masyarakat sekitar. 

"Kami sudah membuat surat pengaduan kepada dinas lingkungan hidup dengan tembusan DPRD, dinas perizinan, dinas PU-PR  dan Polres Pringsewu," kata Muhlasin, Senin, 11 Juli 2022.

Menurutnya, kekhawatiran warga beralasan karena pengerukan bukit terjadi di atas permukiman.  

"Di bawah bukit terdapat rumah penduduk dan hamparan sawah sementara untuk irigasi pembuangan air  dari lokasi penggerusan bukit tidak ada sama sekali," ungkapnya.

Baca juga: Dampak Serius Pengerukan Bukit Bagi Warga Karangmaritim Hanya Dikompensasi 1 Tahun

Keluhan warga pun langsung mendapat respons komisi III DPRD Pringsewu. Sejumlah pimpinan komisi dan anggota langsung mengecek ke lapangan dengan melihat langsung pengerukan bukit tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan yang didampingi sejumlah anggota komisi, menyatakan mestinya sebelum pengembang melakukan pengerukan terlebih dahulu harus mengurus perizinan.
 
"Dalam proses perizinan nantinya akan ada sejumlah rekomendasi dinas terkait yang harus dilengkapi dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, atau dinas terkait yang memberikan izin galian," ujar Sagang Nainggolan.

Ia menjelaskan pengerukan bukit berdampak pada lingkungan seperti hilangnya serapan air, tentu akan dilarang atau dipertimbangkan.

Sagang menambahkan Komisi III DPRD akan memanggil dinas terkait untuk menyelesaikan pengerukan bukit.

 

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar