#bts#btsoperatorseluler#beritametro

Warga Imopuro Minta Pemkot Metro Cabut IMB Pendirian Menara

( kata)
Warga Imopuro Minta Pemkot Metro Cabut IMB Pendirian Menara
Tampak perwakilan warga RT 28 RW 05 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat yang meminta surat IMB menara BTS yang telah berdiri hampir 20 tahun untuk dibekukan. Lampost.co/Bambang Pamungkas


Metro (Lampost.co): Warga sekitar menara base transciever station (BTS) milik PT Telkomsel meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro untuk mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) yang dinilai tidak sesuai.

Pantauan Lampost.co, menara BTS milik Telkomsel yang berdiri sejak 30 Mei 2001 itu memiliki kejanggalan dalam proses perizinannya. Karena pada surat IMB tertera dalam permohonan surat itu pada 20 Juni 2001, sedangkan berita acara pemeriksaan lapangan diketahui pada 6 Juni 2001.

Yudo H. Marhoet salah seorang warga RT 28 RW 05 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat yang termasuk tinggal di sekitar tower BTS, mengatakan, bangunan itu tidak sesuai dengan aturan. 

"Tower ini memiliki kejanggalan prosedur, disini sesuai dengan Perda nomor 14. Disebutkan di dalam pasal 10 disebutkan, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah dulu. Artinya permohonan itu pada tanggal 20 Juni 2001 sedangkan berita acara pemeriksaan lapangan pada 6 Juni 2001 artinya mereka sudah melakukan tinjauan lapangan dulu namun permohonan belum diajukan," kata dia, Minggu, 27 September 2020.

Dia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk meminta kejelasan dari surat IMB tower BTS tersebut.

"Kemarin kita mencoba menyurati kepala Dinas PUTR Kota Metro untuk meminta informasi terkait dengan salinan IMB, salinan izin operasionalnya, salinan bukti kepemilikan lahan dan salinan kerelaan perjanjian yang sebenarnya tertuang dalam Perda nomor 6 Tahun 2012," tambahnya.

Dia menjelaskan, pihaknya meminta dinas terkait untuk transparan, karena pada 28 September itu merupakan peringatan Hari Untuk Tahu Sedunia.

"kita lihat dulu dokumentasi dan informasi dari Dinas PUTR Kota Metro, apa yang kita harapkan itu pertama bertepatan sekali dengan peringatan hari untuk tahu sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September," jelasnya

Dia menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat ke inspektorat Kota Metro terkait pengawasan menara BTS tersebut.

"14 hari ke depan mungkin kami akan Surati inspektorat sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah. Kita akan memberi waktu selama 14 Hari kalau memang tidak direspon kita akan minta Ombudsman untuk memberi pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan," tambahnya.

Menurutnya, retribusi izin mendirikan bangunan di dalam Perda itu tidak secara spesifik mengatur secara ketinggian jadi tidak diatur ketinggian bangunan tersebut.

"Menurut kita ketinggian itu tidak jelas, lalu dasar terbitnya IMB itu adalah surat pernyataan para tetangga tanggal 24 April 2001 surat ini yang pertama faktanya Dari 12 orang yang menandatangani pada tahun 2001 itu cuma ada 12 rumah dari yang seharusnya ada 45 rumah dari radius menara itu sendiri dan jaraknya sangat berjauhan dari menara itu," ujarnya.

Dia meminta Pemkot Metro untuk membekukan izin surat IMB yang dinilai tidak sesuai.

pertama saya minta kejelasan dari IMB ini dan minta secara tegas kepada Pemkot Metro melalui walikota untuk membekukan IMB itu. Artinya kita selaku masyarakat tidak tahu atas segala izin dari pendirian Telkomsel itu sendiri.

Ada apa namanya menurut kita menurut kita maladministrasi mulai dari prosedur mulai dari proses yang tidak dijalankan salah satunya Patrio sebagai saksi jual beli yang sampai sekarang tidak mendapat kompensasi apapun baik sosialisasi si tidak ada konsultasi publik terkait dengan perizinan itu.

Pada intinya, warga meminta kejelasan dari pendirian menara itu. Pendirian yang mewajibkan harus ada identitas hukum menara yang menjelaskan tentang apa, siapa pembuat, kapan dibuat.

"dalam identitas menara itu dijelaskan bahwa pendirian pembuatan menara itu adalah 30 Mei 2001, artinya dari fakta ini kita bisa melihat bahwa menara ini sudah tegak dulu baru izin muncul. Menurut kami ada kejanggalan administrasi, terus kemudian selama hampir 20 tahun ini kami melihat lokasinya tidak terawat dan lalai akan kebersihan. Masak kami yang harus bersihin seharusnya ini kewajiban mereka kalau mereka bicara selalu menjaga lingkungan.

Makanya kita minta kepada Pemda untuk segera membekukan serta mencabut surat izin mendirikan bangunan sehingga surat ini tidak berlaku aku berikut izin-izin lainnya," ujar dia. 

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar