#VirusKorona#Polri

Warga Dilarang Berkumpul dan Menimbun Sembako

( kata)
Warga Dilarang Berkumpul dan Menimbun Sembako
dok Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) --  Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat yang wajib dipatuhi masyarakat. Isinya, melarang berkumpul dan menimbun sembako di tengah pandemi virus korona (covid-19).

"Maklumat ini bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus korona," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.

Dalam maklumat itu, kata Argo, kapolri meminta seluruh masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

"Seperti, dalam bentuk seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval hingga resepsi keluarga," kata Argo.

Apabila ada keperluan mendesak dan tidak dapat dihindari yang melibatkan banyak massa, masyarakat diharapkan agar melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan protokol pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona. Salah satunya, menggunakan alat pelindung diri (APD).

Kapolri juga meminta masyarakat tenang dan jangan panik. Namun, tetap meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi serta imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Masyarakat juga diminta agar tidak melakukan pembelian atau menimbun bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan," ujar Argo..

Warga Dilarang Berkumpul dan Menimbun Sembako Ilustrasi Medcom.id Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang tak jelas sumbernya. Sebab, informasi itu bisa menimbulkan gejolak.

"Apabila tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat," kata Argo.

Maklumat Kapolri Jenderal Idham itu diterbitkan pada Kamis, 19 Maret 2020. Masyarakat wajib mematuhinya.

"Apabila anggota kepolisian menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat Kapolri, maka dilakukan tindakan penegakan hukum yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan," tegas Argo.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar