#AKSIMASSA#KERUSUHAN#DEMONSTRASI

Warga Candipuro Berharap Polisi Mengungkap Kasus Begal

( kata)
Warga Candipuro Berharap Polisi Mengungkap Kasus Begal
Situasi polsek Candipuro. Lampost /Perdhana Wibysono


Kalianda (lampost.co) - - Setelah polisi mengungkap perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro, warga setempat menanti pengungkapan kasus pembegalan yang menjadi akar permasalahan selama ini. Sampai hari ini, polisi sudah menetapkan 12 orang menjadi tersangka yang terlibat kasus perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro, termasuk oknum Kepala Desa Beringinkencana.

Untuk itu warga Kecamatan Candipuro menanti upaya kepolisian mengungkap kasus pembegalan yang marak terjadi di daerah tersebut. Aksi pembegalan bersenjata api merupakan akar permasalahan warga mendatangi Mapolsek Candipuro, sehingga berujung perusakan.

"Kami masih menunggu upaya kepolisian mengungkap begal," kata Haryanto (47), warga Kecamatan Candipuro, Minggu 23 Mei 2021.

Ia menjelaskan Kapolda Lampung memberikan tenggat waktu sebulan untuk mengungkap kasus begal dan  pencurian sepeda motor, khususnya di Kecamatan Candipuro. 

"Semakin cepat tambah baik, karena warga belum tenang masih khawatir aksi kejahatan terjadi lagi," ujar dia.

Peristiwa perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro, kemungkinan tidak terjadi apabila Kapolsek pada waktu itu secepatnya menemui warga. 

"Warga pada waktu itu meminta ketemu dengan Kapolsek," kata Parman (55) warga Titiwangi. 

Pada saat itu di beri waktu setengah jam agar Kapolsek datang ke Mapolsek Candipuro untuk menemui warga yang semakin banyak berdatangan. 
"Pada waktu itu, Kapolsek sedang ada kegiatan di Desa Sinarpalembang," ujarnya. 

Kapolsek Candipuro ditunggu tidak kunjung datang. Massa yang semakin ramai akhirnya melakukan perusakan dan berujung pembakaran Mapolsek Candipuro. 
"Mungkin kalau datang, ceritanya berbeda," kata dia. 

Sementara itu, wakil ketua II DPRD Lampung Agus Sutanto, sangat menyayangkan penetapan tersangka kasus perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro, termasuk Kades Beringinkencana.

"Peristiwa ini harus dilihat secara berimbang, karena ada sebab dan akibat," ujarnya.


Legislator Partai Golkar ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel melakukan upaya rekonsolidasi dengan pihak kepolisian dan pendampingan hukum. 

"Melalui kepala daerah bisa lakukan pendampingan hukum," ujarnya. 


Menurut warga Desa Rawaselapan itu, Kecamatan Candipuro itu, aksi yang dilakukan warga karena kurangnya pengetahuan terhadap prosedur hukum. 

"Mereka tidak paham dengan konsekuensi hukum," kata dia.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar