#pencemaranlingkungan#lingkungan#beritalampung

Warga Adukan Pencemaran Lingkungan Perusahaan Penggemukan Sapi di Gunungsugih ke LBH

( kata)
Warga Adukan Pencemaran Lingkungan Perusahaan Penggemukan Sapi di Gunungsugih ke LBH
Warga saat mengadu ke kantor LBH Bandar Lampung. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Masyarakat Desa Terbanggi Subing, Gunungsugih, Lampung Tengah, mengadu ke LBH Bandar Lampung, Rabu, 26 Agustus 2020. Warga mengeluh adanya dugaan pencemaran lingkungan sungai, orang cari ikan sudah enggak bisa, karena dangkal dan airnya tercemar.

Rulsi perwakilan warga Desa Terbanggi Subing mengatakan warga sekitar PT Pramana Austindo Mahardika (PT PAM) sangat terdampak akibat aktivitas penggemukkan ternak sapi.

"Dampaknya banyak lalat, bau tak sedap, pencemaran sungai karena airnya keruh, dan lumpurnya menumpuk. Terus warga sudah enggak bisa cari ikan lagi," ujarnya di LBH Bandar Lampung.

Dia mengungkapkan bau tak sedap bakal tercium dari pagi hari hingga pukul 5 sore. Selain itu banyak juga warung makan yang terganggu akibat bau tak sedap dan lalat.

"Kita sudah pernah mau koordinasi dengan kepala kampung ke perusahaan sudah dua kali. Namun, tak ada tanggapan. Kami tokoh masyarakat mencari jalan keluar, bukan kita minta ditutup, karena mereka selama ini tak ada kepedulian dengan masyarakat. Tokoh adat, toko agama setempat, dan warga juga selama ini tidak tahu, apa ada izin lingkungan dan lain-lainnya," kata dia.

Sementara, Kadiv Ekonomi dan Sosial LBH Bandar Lampung mengatakan setidaknya dari laporan warga ada sekitar 245 kepala keluarga (KK) yang terkeda dampak. Mereka melakukan pengaduan ke LBH Bandar Lampung terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Pramana Austindo Mahardika (PT PAM) akibat aktivitas penggemukan sapi.

Usaha penggemukan hewan ternak di Terbanggi Subing yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai beroperasi pertama kali sejak 1995 dan sudah tiga kali diakusisi atau pergantian perusahaan. Terakhir pada 2018 PT PAM mengakuisisi PT Elders Indonesia. Kemudian dari pertama kali perusahaan hadir di masyarakat hingga detik ini telah berdampak terhadap pencemaran lingkungan yang menimbulkan bau tidak sedap di 2 dusun dekat lokasi perusahaan dan pendangkalan sungai di Tebanggi Subing.

"LBH Bandar Lampung melihat bahwa di dalam pengelolaan peternakan, setiap perusahaan wajib mematuhi Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.  Selain itu juga setiap orang baik perorangan maupun perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup hal tersebut seseuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar