#beritalampung#beritadaerah#lampung#Mesuji

Warga 3 Desa di Simpangpematang Belum Terima Perpanjangan HGU PT ALP

( kata)
Warga 3 Desa di Simpangpematang Belum Terima Perpanjangan HGU PT ALP
Direktur PT.ALP, Santoso sedang menjelaskan perpanjangan HGU dalam rapat bersama Pemkab mesuji, Kamis (25/4/2019)

MESUJI (Lampost.co) -- Warga tiga desa (Margorahayu, Margomakmur dan Budiaji), Kecamatan Simpangpematang, Mesuji, belum menerima perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Anugerah Lestari Pratama.

Hal itu terungkap dalam rapat di aula Sekda Kabupaten Mesuji, Kamis (25/04/2019). Rapat tersebut dipimpin Sekda, Indra Kesuma Wijaya. Diikuti Kadis Perkim, Huminsa Lubis, Kepala BPLH, Hamdani,  Kepala BPKAD, Adi Sukamto, Plt. Kadis Pertanian, Rosidin, Kabag Tapem, Gunarso, dan Camat Simpangpematang, Ade Erlina Indah.

Sedangkan dari PT ALP, diikuti Direktur, Santoso dan stafnya Alex. Dari tiga desa, dihadiri kades dan beberapa warga. 

Kades Margorahayu, Warijo, dalam rapat tersebut tidak menerima perpanjangan HGU PT.ALP. Karena, kata Warijo, selain puluhan tahun lahan tersebut terlantar, ada 96 hektar lahan warga yang berbatas dengan HGU tersebut sudah memiliki surat tanah.

"Saat ini kami menunggu habis HGU ini. Kami minta agar lahan 96 ha itu diserahkan ke warga kami," ujarnya.

Berikutnya, Kades Margomakmur, Suratno, menegaskan mengenai lahan PT. ALP yang akan dijadikan koperasi bagi desa sekitar. 
Sedangkan Kades Budiaji, Sunaryo, meminta dengan sangat kepada PT.ALP sebelum perpanjangan HGU, harus menyelesaikan persoalan yang ada di dalam area perusahaan.

"Jangan sampai ijin HGU terbit lagi, tapi malah konflik di masyarakat, tolong ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Sementara, Plt. Kadis Pertanian, Rosidin justru mengungkapkan jika PT.ALP belum ada laporan sama sekali. "Jadi secara legal formal, kegiatan PT. ALP belum kami lihat. Belum kami ketahui," ujarnya.
Karena kata dia, di Dinas Pertanian itu punya sistem online mengenai jumlah perkebunan dan lahan pertanian HGU di Mesuji yang bisa diakses dari Kementerian Pertanian dan KPK.

Sehingga dengan sistem online itu dapat diketahui jumlah HGU di Mesuji. Termasuk luasannya, masa berlaku HGU nya. Jenis tanaman dan produksinya "Jadi, online. Makanya, siapa saja bisa akses, juga langsung di pantau KPK, cuma sayang PT. ALP belum masuk. Karena memang belum pernah laporan," ungkapnya.

Ditambahkan Kepala BPKAD, Adi Sukamto, jika memperpanjang HGU perlu mengacu peraturan Menteri ATR Nomor 7/2017 tentang HGU, HGB dan HPL.

Ia menekankan pada beberapa hal yakni, apakah perusahaan masih memenuhi syarat untuk mengajukan perpanjangan HGU. Apakah lahan masih dikelola dan dikuasai sepenuhnya.

"Harus sesuai dengan aturan, dan saya minta agar NPWP perusahaan harus di wilayah berada. Jadi selama ini terjadi, tempat usaha di Mesuji, jalan dan infrastruktur Mesuji yang digunakan tapi pajak malah Bandarlampung yang menerima," jelasnya.

Terakhir, Kadis Perkim, Huminsa Lubis mengatakan jika sejak awal rapat semua mengarah ke hal negatif tentang perusahaa. "Jadi, dari awal tadi saya melihat kok banyak hal yang negative. Berarti banyak yang tidak beres di lokasi lahan. Maka, saya minta supaya diselesaikan. Kami juga kan melihat ada niat baik dari ALP untuk berusaha di sini," ujarnya.

Direktur PT.ALP, Santoso mengaku baru menguasai 300 ha. Dari total HGU 1503,6 ha. Ia mengatakan pihaknya memang sedang berupaya untuk menyelesaikan perijinan dulu yakni perpanjangan HGU.

Juan Santoso Situmeang

Berita Terkait

Komentar