#BandarLampung#iuransekolah

Wali Murid Keluhkan Iuran Sekolah

( kata)
Wali Murid Keluhkan Iuran Sekolah
Ilustrasi pungutan sekolah. cdn2.tstatic.net


BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Sejumlah wali murid SD Negeri 1 Gunungterang, Bandar Lampung, mengeluhkan iuran yang diminta pihak sekolah. Salah seorang wali murid menuturkan pihak sekolah melalui komite sekolah, kerap meminta iuran kepada orang tua siswa untuk pembangunan ataupun renovasi gedung sekolah.
Pekan lalu, setiap orang tua dimintai sumbangan Rp50 ribu untuk renovasi atap gedung sekolah. Sebelumnya wali murid juga dimintai sumbangan Rp80 ribu saat pembangunan perpustakaan sekolah. Selain iuran yang diwajibkan, pihak sekolah juga meminta para siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang notabene berasal dari keluarga kurang mampu, memberikan setoran kepada pihak sekolah sebesar Rp20 ribu sampai Rp25 ribu/siswa melalui guru.
“Kami bingung kenapa selalu ada sumbangan untuk pembangunan dan renovasi, padahal sekolah sudah ada dana BOS. Lalu dana KIP juga siswa masih harus setor Rp20 ribu, padahal di sekolah lain tidak ada,” ujarnya, Sabtu (4/11/2017).
Saat memberikan setoran kepada guru, siswa juga tidak menerima bukti setoran, hingga orang tua tidak mengetahui peruntukan dana tersebut. Sebagian orang tua mengaku terpaksa memberikan uang tersebut karena takut anaknya tidak lagi mendapatkan bantuan.
“Kalau belum setor, anak-anak pasti ditanyain terus, jadi kami harus bayar, jadi memang seperti wajib,” kata dia.
Kepala SDN 1 Gunungterang Mimin Tarsih membantah terlibat dalam penarikan sumbangan untuk gedung sekolah yang sedang diperbaiki. Ia mengatakan penarikan sumbangan perbaikan fisik merupakan wewenang komite sekolah yang terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada wali murid siswa.
“Saya dengar waktu itu memang ada rapat komite sekolah dengan wali murid mengenai sumbangan perbaikan sekolah tetapi bersifat sukarela,” kata dia, Senin (6/11/2017).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tatang Setiadi menjelaskan pihak sekolah tidak diperkenankan memungut biaya apa pun, termasuk untuk administrasi sekolah pada siswa penerima bantuan PIP.
“Bantuan itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak. Walaupun sekolah sudah membantu dalam kepengurusan pencairan dana, satu rupiah pun tidak boleh meminta uang itu, apalagi ditentukan nilainya,” kata dia, kemarin.
Ia berjanji bila kedapatan sekolah memungut uang dari siswa yang mendapatkan bantuan PIP, pihaknya akan menindak tegas oknum tersebut. 

Yusmart Dwi Saputra/Rudiyansyah







Berita Terkait



Komentar