#bukitlongsor#beritalampung#pertambangan

Izin Penambangan di Bukit Wewenang Provinsi

( kata)
Izin Penambangan di Bukit Wewenang Provinsi
Bukit di Sukamenanti longsor. Dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampos.co) -- Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. menuturkan izin penambangan batu di bukit Sukamenanti kewenangan pemerintah provinsi. Izin bukan tanggung jawab Pemerintah Kota.

Herman sudah memperingatkan warga akan bahaya akibat penambangan. Jalan juga jadi rusak. Tapi warga terus membandel.

"Longsor akibat ulah mereka (warga-Red.) sendiri. Saya sudah berhentikan beberapa kali, tapi masih saja," kata Herman di Kantor Wali Kota Lampung, Jumat 1 November 2019.

Berita Terkait:

Bandar Lampung Rawan Bencana, Walhi Ingatkan Jaga Kealamian Gunung dan Bukit

Bukit di Jalan Harimau Sering Longsor

Menurut Herman, penyetopan penambangan di bukit sejatinya ada di pemerintah provinsi. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Desentralisasi dan Perizinan Sumber Daya Alam.

Herman memastikan, apa pun wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota tertata rapih, kecuali perizinan penambangan. Hal itu bukan wewenang pemkot.

"Maka banyak hancur bukit kita. Kalau saya kan, saya tata. Tapi sekarang ya rusak semua," kata dia.

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar