#pendidikan#sma/smk

Wali Kota Herman HN Keluhkan Kewenangan SMA/SMK di Bawah Pemprov

( kata)
Wali Kota Herman HN Keluhkan Kewenangan SMA/SMK di Bawah Pemprov
Wali Kota Bandar Lampung saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainudin di ruang rapat Wali Kota.Dok. Humas Pemkot

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan keluhan terkait kewenangan SMA/SMK yang kini berada di bawah pemerintah provinsi saat menerima kunjungan reses Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bustami Zainudin di ruang rapat Wali Kota, Jumat, 7 Agustus 2020. Dia menilai hal itu tidak efisien karena tidak seluruh sekolah dapat diawasi pemprov.

"SMA dan SMK ini harusnya dikembalikan kembali wewenangnya ke pemerintah kabupaten atau kota. Tidak apa-apalah, misalnya pembangunannya oleh provinsi tetapi daerah yang mengelola," ujarnya kepada anggota Bustami Zainudin. 

Pihaknya juga berharap agar revisi tentang UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat segera terealisasi. "Di Lampung ini banyak dan provinsi tidak mungkin akan membuat UPT di tiap daerah. Sebab, itu akan memboroskan anggaran karena saya paham hal ini," ujarnya. 

Bustami Zainudin berjanji akan menyampaikan aspirasi itu ke Pemerintah Pusat. "Kaitan dengan UU 23 Tahun 2014, banyak hal yang memang kewenangan ada di kabupaten/kota kemudian ditarik ke provinsi dan akhirnya rentan kendali," katanya.

Dia menilai terhadap pengawasan secara khusus cukup sulit untuk dapat dilakukan langsung oleh provinsi tanpa melibatkan pemerintah daerah. "Pertanyaannya petugas siapa yang mau mengurus ini, kenapa tidak diserahkan saja kepada kabupaten/kota. Hal semacam ini dalam UU Omnimbus Law kita sedang menjaga daerah agar keluhan lama tidak terulang lagi," ujarnya. 

"Semua akan kita sampaikan usulan untuk diadakannya revisi UU ini yang berkaitan sebelumnya desentralisasi jadi sentral lagi, kita tidak ingin agar reformasi menjadi kendala, semua harus dilibatkan," katanya. 

Muharram Candra Lugina





Komentar