Kpkbansoscovid-19

Wali Kota Dilaporkan ke KPK Soal Penyalahgunaan Anggaran

( kata)
Wali Kota Dilaporkan ke KPK Soal Penyalahgunaan Anggaran
Infosos saat laporan ke KPK. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Organisasi Informasi Sosial (Infosos) Provinsi Lampung, melaporkan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengalokasian anggaran APBD untuk kepentingan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3. Hal itu dinilai dilakukan mulai dari sosialisasi hingga kampanye.

Dugaan pengalokasian anggaran APBD yang dilaporkan ke KPK tersebut berdasarkan hasil putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung beberapa waktu lalu. Selain itu, laporan juga dilakukan ke kepolisian dan kejaksaan Lampung. 

"Ada penggunaan anggaran APBD, jadi kami melanjutkan ke KPK agar mendalami dan memeriksa dugaan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi ini," kata Ketua DPW Infosos Lampung, Ichwan, Kamis, 21 Januari 2021. 

Koordinator Tim Advokasi Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, Ahmad Handoko mengatakan pihaknya mendukung laporan tersebut atas dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBD. "Ketua KPK berkomitmen akan menindak pejabat yang menyalahgunakan anggaran covid-19," katanya.

Handoko menambahkan KPK bisa memulai penyelidikan dari jumlah anggaran APBD di Dinas Sosial Bandar Lampung sebesar 35 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membeli beras dan lainnya untuk keperluan masyarakat Bandar Lampung. 

"Bisa mulai diperiksa apakah benar untuk membeli beras dan apakah sama volumenya. Kemudian bisa diperiksa juga penggunaan dana covid-19 lainnya apakah sesuai dengan peruntukkannya. Ini sangat penting jangan sampai masyarakat dirugikan dan jangan sampai dana covid-19 dijadikan pejabat untuk kepentingan pribadi," kata Handoko.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar