omnimbuslawburuh

Wali Kota Buat Surat Pernyataan Terkait Aksi Damai Tolak Omnibus Law

( kata)
Wali Kota Buat Surat Pernyataan Terkait Aksi Damai Tolak Omnibus Law
dok Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wali Kota Herman HN, menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terkait penolakan beberapa point dalam UU Omnibus Law. 

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN membuat surat pernyataan di depan para mahasiswa tersebut, tiga point penting yang menjadi pernyataan sikap Pemkot yaitu tentang izin lingkungan, upah buruh dan gaji berdasarkan kerja per jam.

"Saya sudah buat pernyataan kata mahasiswa kedepan UU sekarang tidak ada izin lingkungan hidup itu harus ada, karena lingkungan hidup ini perusahaan harus ada surat izin lingkungan agar limbah tidak mengganggu masyarakat sebab dapat mengganggu kesehatan masyarakat," ujar Herman HN, usai menyampaikan surat pernyataan di depan mahasiswa, Senin 12 Oktober 2020.

"Kedua pesangon di dalam peraturan pemerintahnya harus ada, upah harus dinaikkan 2 kali lipat baru di bayar pesangon, kalau perusahaan tidak melaksanakan itu bisa dicabut izin usahanya, Ketiga upah buruh di sesuaikan dengan daerah masing-masing dan harus naik setiap tahun, seperti yang sudah saya lakukan," ungkapnya. 

Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa kali ini sangat baik dan berjalan lancar. Semua demi kepentingan masyarakat terkait pelaksanaan UU dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. "Mahasiswa ini tujuannya baik bagaimana rakyat ini harus di pikirkan oleh pemimpin, rakyat harus sejahtera," kata Herman HN.

Untuk diketahui tiga point dalam surat pernyataan yang telah dibuat langsung oleh Wali Kota dan di tanda tangani langsung berikut dengan cap basah antara lain :
1. Setiap izin usaha harus ada izin lingkungan, agar tidak mencemari dan merugikan masyarakat.
2. Tentang PHK, gaji buruh di naikkan terlebih dahulu sebesar 100 persen atau dua kali lipat, baru selanjutnya di berikan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perusahaan tidak melaksanakan maka akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha.
3. Upah buruh per jam di tentukan oleh pemerintah daerah dan setiap tahun harus naik upahnya.   

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar