#amdal

Walhi Surati Wali Kota Bandar Lampung Tolak Izin Amdal Living Plaza

( kata)
Walhi Surati Wali Kota Bandar Lampung Tolak Izin Amdal Living Plaza
Lokasi pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Lampung mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Lingkungah Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung. Surat berisi penolakan atas dikeluarkannya Izin Analisis Mengenai Damak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa.

Walhi berkirim surat usai Sidang Komisi Amdal (KPA) Kota Bandar Lampung pada Jumat, 15 Januari 2021. Dari hasil sidang tersebut, pemerintah setempat menerbitkan izin Amdal.

"Surat keberatan sudah kami kirim langsung, Jumat kemarin," ujar Direktur Eksekutif Walhi Daerah Lampung Irvan Tri Musti, Minggu, 17 Januari 2021.

Selain itu, setelah dikeluarkannya izin Amdal, proses akan dilanjutkan ke izin lingkungan. Walhi berencana menggugat izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung.

"Secepatnya (gugat PTUN) jika izin lingkungannya sudah keluar," kata Irvan.

Penolakan Walhi mengaku bukan tanpa dasar. Salah satu poin utama adalah lokasi rencana aktivitas/kegiatan berada di wilayah yang selama ini dinilai menjadi daerah resapan air dan kawasan rawan banjir. Apalagi banjir atau genangan terjadi setiap tahun di wilayah tersebut.

"Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan, maka akan terjadi bencana banjir yang lebih masif lagi di wilayah tersebut yang akan sangat merugikan masyarakat," katanya

Selain itu, Irvan memaparkan lokasi pembangunan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Dokumen Amdal pun, kata Irvan, tidak memuat Rekomendasi BKPRD/TKPRD Kota Bandar Lampung terkait kesesuaian ruang.

Secara spesifik dan tata ruang lokasi kegiatan berada di Kawasan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011- 2030 Pasal 19 Ayat (3) yang berbunyi; Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. SPPK Kedaton dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kedaton dan Rajabasa yang berfungsi sebagai Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya, Simpul Utama Transportasi Darat, perdagangan dan jasa, dan Permukiman Perkotaan; serta berada di Kawasan Perumahan/Permukiman Kepadatan Sedang sebagaiamana tertuang dalam pasal 52 Ayat (2) huruf (b) angka (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Guna memastikan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperhatikan bahwa Amdal dan Tata Ruang sebagai Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walhi Lampung meminta kepada Komisi Penilai Amdal Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pembahasan dan mengembalikan dokumen kepada pemrakarsa sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Walhi Lampung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.

"Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung harus tegas menjalankan amanat Undang Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)  khususnya pasal 67 yang menyebutkan, 'Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" papar dia. 

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Sahriwansyah, belum bisa dikonfirmasi. Ponsel yang bersangkutan tak merespons saat dihubungi.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar