#hutanmangrove#hutanbakau#lingkungan

Walhi Minta Pemerintah Keluarkan Regulasi Perlindungan Lahan Mangrove

( kata)
Walhi Minta Pemerintah Keluarkan Regulasi Perlindungan Lahan Mangrove
Suasana pesisir Teluk Lampung. (Lampost.co)

Bandar Lampung (Lampost.co): Kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir di Indonesia telah banyak yang dialihfungsikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak ada lagi penebangan hutan mangrove.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menilai statement itu tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, masih ada penebangan lahan magrove yang belum diproses secara tegas.

Di Lampung, kata dia, ada beberapa titik lahan mangrove yang telah beralih fungsi. Antara lain di pesisir Pesawaran banyak yang beralih menjadi menjadi pariwisata. Kemudian, lahan mangrove di Bakauheni pun kini pun belum mendapatkan sanksi tegas.

"Jika pemerintah serius, maka harus dibuat regulasi yang jelas untuk menindak pelaku-pelaku penebangan Mangrove," ujarnya, Kamis, 16 Juli 2020.

Menurutnya, persoalan lahan mangrove bukan hanya masalah keberadaannya. Namun, hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi ekosistem yang hidup di dalamnya.

 Ia menegaskan, jangan sampai statemen tersebut hanya untuk menutupi isu penjualan benur yang sedang hangat. Jika memang serius melindungi hutan mangrove, maka menteri harus mengeluarkan sikap terhadap permasalahan yang telah terjadi.

"Statemennya ini akan kita tunggu pembuktian, statemennya harus dibarengan dengan tindakan seperti tindakan hukum atau ada aturan yang dikeluarkan," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar