walhi

Walhi Kembali Sikapi Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Kelurahan Rajabasa Nunyai

( kata)
Walhi Kembali Sikapi Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Kelurahan Rajabasa Nunyai
Pengendara melintas di depan lokasi lahan yang akan dibangun pusat perbelanjaan di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Senin, 18 Januari 2021. (Lampost.co/Deta Citrawan)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Lampung masih menunggu balasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dan Pemkot Bandar Lampung. 

Hal tersebut terkait penolakan keluarnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa (dekat SPBU). 

"Sampai saat ini belum ada balasan, cuma nanti kita tunggu sampai tujuh hari sejak surat kita kirim, baru kita kroscek langsung," ujar Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri, Senin, 18 Januari 2021. 

Lampost.co menanyakan proses jalannya sidang komisi Amdal yang berlangsung via daring pada 15 Januari 2021 lalu. 

Salah satu pointnya yakni terkait dokumen Amdal pada teknis rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Dari pemaparan pihak yang hendak membangun, menurut Irfan cukup minim informasi.

Pasalnya hanya menyebut akan dibuat lintasan air atau drainase dan membuat kolam retensi (serapan air). Namun tak dipaparkan secara rinci. 

"Jadi cuma keterangan umum saja, enggak ada teknisnya, enggak ada lebarnya, berapa luas, berapa potensi debit air dan lain-lain," katanya. 

Akan tetapi, Walhi tidak mau terjebak dalam hal teknis. Walhi tetap berpegang teguh terhadap ketidaksesuaian Tata Ruang Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

Walhi meminta kepada Komisi Penilai Amdal Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pembahasan dan mengembalikan dokumen Amdal kepada pemrakarsa sebagaimana dengan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

"Disana ada rawa saja yang resapan air tetap banjir, apalagi kalau dibangun, kami tetap fokus pada legal formalnya (tata ruang yang tidak sesuai)," paparnya.

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar