#sedotpasir#PTLIP#pemprov#beritalampung

Walhi Desak Pemprov Cabut Izin Sedot Pasir PT LIP

( kata)
Walhi Desak Pemprov Cabut Izin Sedot Pasir PT LIP
Pasir laut yang disedot PT LIP. Foto: Lampost.co/dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Walhi meminta Pemprov Lampung segera mencabut izin PT Lautan Indah Persada (LIP),  yang masih bersikeras menyedot pasir di sekitar perairan  Gunung  Anak Karakatau, dan Pulau Sebesi. 

"Tadi kita juga ke sana, masyarakat  minta dihentikan dan tinggalkan perairan, kita minta tegas Pemprov  cabut izin,  kalau mau berpihak ke rakyat, " ujar Direktur  Walhi Lampung Irfan Tri Musti,  Minggu,  24 November 2019.

Berita Terkait: Didatangi Masyarakat, PT LIP Tetap Lanjut Sedot Pasir

Irfan pun mengatakan izin PT LIP cacat administrasi, dan tidak memiliki  payung  hukum  untuk melakukan penyedotan pasir. 

Hal tersebut berdasarkan Keluarnya Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang tersebut mengamanatkan belum bisa memberikam izin, pertambangan jika belum ada payung hukum perda zonasi wilayah pesisir. Sedangkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, baru dikeluarkan tahun 2018.

"Jelas cacat administrasi dalam penerbitannya, dan tidak sinkron (tiap peraturan), selain itu masyarakat pulau Sebesi juga tegas menolak adanya pertambangan pasir dalam bentuk apapun, karena merusak biota laut," katanya

Kemudian perda tersebut juga melarang semua pertambangan pasir dari 0-12 mil dicabut dari pasal di dalam aturan tersebut, kecuali minyak bumi dan gas alam.

"kita juga senin mau masukin surat ke DPRD Provinsi, biar duduk bersama ambil tindakan, syukur kalau pemprov juga ikut," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar