#disabilitas#rerie

Wakil Ketua MPR Desak Realisasi Penerapan Data Terpilah Disabilitas

( kata)
Wakil Ketua MPR Desak Realisasi Penerapan Data Terpilah Disabilitas
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menerima koordinator Sahabat Difabel Jepara, Adib Budiono, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, Kamis, 1 April 2021. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak para pemangku kepentingan merealisasikan penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas. Hal itu agar proses perencanaan pembangunan yang inklusif segera terwujud.

"Tahun lalu saya sampaikan sejumlah masukan dari hasil diskusi yang digelar tim Denpasar 12 terkait penerapan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas agar pembangunan yang inklusif bisa direalisasikan," kata Lestari, saat menerima koordinator Sahabat Difabel Jepara, Adib Budiono, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, Kamis, 1 April 2021.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, penggunaan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas sangat diperlukan untuk mulai mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas secara komprehensif.

Dia menegaskan dengan lebih rincinya data yang ada, para pemangku kepentingan dapat lebih terarah dalam merealisasikan sejumlah program bagi penyandang disabilitas.

Selain berupaya mewujudkan data terpilah berdasarkan jenis disabilitas, dia juga berharap pemberdayaan para sahabat difabel harus terus ditingkatkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, kolaborasi dan partisipasi masyarakat untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi sangat diharapkan untuk mengurangi beban yang dihadapi di masa pandemi ini.

"Upaya kreatif itu harus mendapat dukungan semua pihak untuk menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan perekonomian di daerah," kata Rerie.

Adib Budiono, mengatakan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi sahabat difabel di Jepara, dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara terkait dokumen kependudukan.

Para penyandang disabilitas, banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan KTP sebagai dasar pengurusan dokumen lainnya. Penyandang disabilitas juga kesulitan dalam mengakses pendidikan. Masalah fisik dan kesehatan, menjadi kendala untuk mengakses sejumlah layanan kependudukan, kesehatan dan pendidikan.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar