#Korupsi#OTT-KPK

Wahyu Setiawan Dipecat

( kata)
Wahyu Setiawan Dipecat
Ketua DKPP Muhammad menyampaikan putusan pemberhentian Wahyu Setiawan/Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta (Lampost.co) -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

"Satu, mengabulkan pengaduan para pengadu (Badan Pengawas Pemilu) seluruhnya," kata pelaksana tugas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.

Muhammad menegaskan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Wahyu. Pemberhentian efektif berlaku sejak putusan dibacakan.

Selain itu, DKPP memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan. Muhammad juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan itu paling lambat tujuh hari setelah dibacakan.

Dalam pertimbangan DKPP, Wahyu sebagai anggota KPU menunjukkan keberpihakan dan sikap partisan. Hal itu melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf b prinsip mandiri juncto Pasal 8 huruf a, b, dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"Berdasarkan hal tersebut dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP," ucap anggota DKPP Ida Budhiati.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk mengupayakan penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.

KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu diduga menerima suap Rp200 juta.

Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka. Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.

Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

 

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar