#korupsi#mustafa

Vonis Fee Proyek Mustafa Dibacakan Besok

( kata)
Vonis <i>Fee</i> Proyek Mustafa Dibacakan Besok
Suasana sidang tipikor dengan agenda pleidoi Mustafa. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang vonis korupsi fee proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah dengan terdakwa eks Bupati Mustafa digelar Senin, 5 Juli, 2021. Sidang akan digelar di PN Tipikor Kelas IA, Tanjungkarang dipimpin Majelis Hakim Efiyanto.

"Ya, besok zidang putusan perkara Mustafa," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho, Minggu, 4 Juli 2021.

Taufiq mengaku tetap pada tuntutannya meskipun dalam pledoinya Mustafa merasa keberatan atas pasal yang dipakai beserta besaran uang pengganti yang dibebankan. Mustafa dituntut lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider empat bulan kurungan.

Mustafa juga dibebakan uang pengganti Rp24,6 miliar.

"Tetap pada tuntutan," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mustafa, M. Yunus berharap pledoi yang telah dibacakan benar-benar menjadi acuan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

"Mudah-mudahan nanti sesuai. Karena di pledoi Pak Mustafa setidaknya melanggar Pasal 11 (UU Tipikor), bukan Pasal 12 huruf a dan huruf b," katanya.

Ia juga berharap uang pengganti yang dibebabkan Mustafa diringankan. Menurut Yunus, kliennya tidak menikmati hingga Rp24,6 miliar dari fee proyek. Meski JPU menolak justice colaborator (JC), namun Yunus Berharap majelis hakim bisa mengabulkan.

"Kami harap terkait uang pengganti karena Pak Mustafa tak menikmati," katanya.

Baca: Mustafa Sebut Tidak Nikmati Uang Pengganti dari Korupsi APBD Lamteng

 

Secara substansi, M. Yunus telah memohon majelis hakim untuk meyatakan Mustafa tidak terbukti melanggar dakwaan pertama, yakni Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP. 

Yunus bersikukuh kliennya tidak sendiri dalam praktik pengumpulan uang, menghubungi rekanan, hingga hal-hal lainnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar