#Kesehatan#VirusKorona

Vaksin Halal

( kata)
Vaksin Halal
Ilustrasi: Medcom.id


Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post

JENAZAH pasien yang terpapar Covid-19 ditolak masyarakat ketika ingin dimakamkan. Penolakan itu tidak hanya terjadi di Tanah Jawa, Sulawesi tetapi pernah dialami di Lampung. Alasannya, takut tertular virus karena bisa menyebar. Ketidaktahuan mengurus jenazah Covid-19 inilah memicu gelombang ketakutan meluas yang terjadi di mana-mana.

Pada Maret 2020, ketika Covid-19 mewabah di Indonesia, banyak pasien positif tidak tertolong nyawanya. Tugas medis dan tokoh agamalah yang memberikan pencerahan kepada keluarga pasien karena jenazah akibat Covid-19 harus dimakamkan dengan protokol kesehatan.

Ini penting! Tapi mengapa masih ada yang menolak jenazah di masyarakat? Jawabannya adalah ketidaksiapan dan kurangnya sosialisasi kepada publik tentang bahayanya wabah Covid-19. Negeri ini membutuhkan kepiawaian mengelola informasi agar pesan yang ingin disampaikan bisa terima publik.

Pengalaman yang menguras energi dan pikiran ketika ingin memakamkan pasien 02 Lampung, Senin, 30 Maret 2020. Awalnya, ingin dimakamkan di TPU Batuputu, Bandar Lampung, akhirnya masyarakat menolak. Hingga malamnya dipindahkan ke TPU Bukit Kemiling Permai. Namun pemakaman di situ kembali gagal. Hanya gara-gara takut mayat bisa menularkan virus.

Akhirnya pemakaman terlaksana pada keesokan hari karena pemakaman diambil alih Pemprov Lampung dengan dibantu para sukarelawan. Jenazah dikuburkan di TPU Kotabaru, Jatiagung, Lampung Selatan, 31 Maret 2020. Tidak cukup di situ. Setelah beberapa hari pemakaman, warga di Jatiagung berunjuk rasa, memasang spanduk  menolak pemakaman lagi.

Lagi-lagi penolakan itu karena kurangnya sosialisasi. Itu diakui Kepala Dusun (Kadus) 4, Desa Puwortani, Jatiagung, Supomo. Kata Kadus, sebelum dimakamkan jenazah pasien 02 di lahan Kotabaru milik Pemprov, tidak ada pemberitahuan kepada pamong. Maka itu warga setempat menolaknya.

"Sama sekali tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Bahkan, warga sempat menuduh kepala desa di sini menerima suap. Tapi setelah kami tanyakan, ternyata kepala desa tidak mengetahui sama sekali terkait pemakaman," kata Supomo saat itu ketika ditemui di kediamannya, Sabtu, 4 April 2020.

Masyarakat takut ada kuburan pasien corona di kawasan permukiman warga. "Kami takut dan resah saja ada pemakaman, apalagi jaraknya dari permukiman warga sekitar 500 meter. Lahan Kotabaru ini kan luas, lebih baik jauh dari perkampungan," kata seorang warga.

Yang jelas sampai hari ini, masih ada warga yang memaksa jenazah pasien Covid-19 dikuburkan tanpa pemulasaraan. Pekan lalu saja, ada dua jenazah hanya gara-gara ketidaktahuan dan kealpaan pihak rumah sakit dan satuan tugas penanganan di Pesawaran dan Bandar Lampung. Itulah yang terjadi di awal Covid-19 mewabah hingga kini, sehingga warga masih tergagap dan bingung menghadapi serangan virus yang kian menggila ini.

Seperti yang disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan UGM, Prof  Wibawa. Kata dia, tidak ada alasan bagi publik menolak jenazah Covid-19. Tim kesehatan menangani jenazah sesuai dengan panduan medis , yakni jenazah dibungkus dengan kantong plastik agar tidak tembus sehingga tidak menimbulkan penularan.

***

Saatnya panduan dan fatwa dari berbagai organisasi keagamaan seperti MUI digaungkan menjadi rujukan soal pandemi Covid-19. Ini pekerjaan tidak gampang. Menyita energi cukup besar. Wapres Ma'ruf  Amin yang juga ketua umum nonaktif MUI mengatakan fatwa sangat membantu rakyat dalam menjalankan kegiatan dan ibadah di musim pandemi.

Seperti tata cara mengurus jenazah pasien Covid-19, yakni salat bagi tenaga medis harus menggunakan alat pelindung diri. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan dampak Covid-19. Begitupun dengan protokol kesehatan salat berjemaah, salat jumat, dan salat id serta pemotongan hewan kurban di saat pandemi. Semua berdasar Fatwa MUI.

Fatwa-fatwa ini menunjukkan hukum Islam mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah sesuai situasi dan keadaan yang dihadapi umat saat ini. Terlebih lagi MUI mempersiapkan fatwa pemakaian vaksin–pasti digoreng  oleh kelompok orang sehingga terjadi pro dan kontra masyarakat nantinya.

Permintaan dengan sesegera membuat fatwa itu, agar vaksin Covid-19 yang akan dikonsumsi 270 juta rakyat dipastikan kehalalannya. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menerima pengajuan permohonan sertifikat halal dari Bio Farma. Perusahaan farmasi pelat merah itu serta vaksin yang didatangkan dari luar negeri juga memerlukan audit halal dari MUI.

Status kehalalan vaksin Covid-19 setelah ada uji klinis dinyatakan selesai. Langkah itu berlanjut ke sertifikasi halal. Vaksin Merah Putih berlabel halal sudah ditunggu-tunggu rakyat yang ingin hidup sehat. Dipastikan 175 juta rakyat Indonesia mendapat vaksin antivirus corona.

Setiap orang akan mendapat dua dosis vaksin. Sehingga total vaksin yang dibutuhkan sebanyak 350 juta dosis. Yang jelas, tata kelola vaksinasi harus transparan agar rakyat memahami dan yakin kemampuan vaksin dengan berlabel halal. Lalu kelompok mana saja divaksin dalam tahap awal ini?

Data yang diterbitkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman antara lain kelompok orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Mereka adalah petugas kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Lalu yang mudah terinfeksi seperti kalangan birokrasi dan keluarga pasien terinfeksi, kelompok usia lanjut. Inilah orang-orang yang harus divaksinasi lebih awal.

Untuk memadamkan wabah ini, Bank Dunia pun bergerak. Negara-negara berkembang yang dilindas virus corona baru bisa membeli vaksin dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari Bank Dunia. Minggu kemarin, sudah disetujui pendanaan sebesar 12 miliar dolar AS. Pinjaman itu merupakan rencana dari 160 miliar dolar AS yang dijanjikan Bank Dunia hingga Juni 2021. Penduduk dunia ini sudah bahu-membahu mencegahCovid-19.

Saatnya negara juga hadir di tengah kegalauan rakyat sakit. Di negeri ini, program vaksinasi Covid-19 dimulai pada November 2020. Selain vaksin Merah Putih–Bio Farma yang diproduksi, juga produsen vaksin luar negeri siap mengirimkan jutaan dosis vaksin ke Indonesia. Perusahaan Sinovac di Tiongkok, Cansino, G42/Sinopharm, dan Astra Zeneca (AZ) di Inggris.

Memborong vaksin dari luar negeri itu adalah langkah jitu dan antisipasi seorang Presiden Joko Widodo untuk memastikan rakyatnya segera keluar dari wabah yang mendera sejak Maret lalu. Proses vaksinasi itu tidak perlu lama menunggu hingga vaksin ditemukan! Karena anak-anak bangsa sudah tidak kuat lagi menghadapi pandemi. Selain dicekik penyakit, juga diimpit resesi ekonomi.  ***

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar