Vaksinvaksinasicovidkesehatanjokowi

Vaksin Covid-19 Bukti Pemerintah Prioritaskan Kesehatan

( kata)
Vaksin Covid-19 Bukti Pemerintah Prioritaskan Kesehatan
Ilustrasi.Doc


JAKARTA (Lampost.co) -- Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin covid-19 Sinovac diklaim sebagai bukti keseriusan pemerintah terkait vaksinasi. Pengadaan vaksin tersebut sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat.

"Kedatangan vaksin menjadi momentum awal langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam video Youtube yang diunggah Sekretariat Presiden, Minggu, 6 Desember 2020.

Airlangga menyebut vaksin Sinovac juga menjadi penerjemahan perintah Jokowi. Kepala Negara ingin kesehatan masyarakat diprioritaskan di samping menjaga perekonomian nasional. "Pelaksanaan vaksinasi upaya sangat penting dalam mengakhiri pandemi," tegas dia.

Kehadiran vaksin, juga harus diimbangi dengan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Pemerintah juga berupaya menggencarkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.

"Ketiga hal tersebut (3T, 3M, dan vaksinasi) harus selalu berjalan bersamaan sampai kita semua di Indonesia dan seluruh dunia benar-benar lepas dari pandemi covid-19," papar Airlangga.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin covid-19 Sinovac tiba di Indonesia. Vaksin itu disebut sebagai harapan baru penanganan virus berbahaya di Tanah Air. "Saya ingin menyampaikan kabar baik jika hari ini pemerintah menerima 1,2 juta dosis vaksin covid-19," kata Jokowi.

Dalam video Sekretariat Presiden terpisah, terdapat pesawat yang membawa vaksin covid-19 dan mendarat sekira pukul 21.25 WIB di di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin itu dibawa oleh maskapai Garuda Indonesia dengan jenis Boeing 777-300ER.

Jokowi menuturkan vaksin itu diuji secara klinis di Bandung, Jawa Barat, sejak Agustus 2020. Pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang bakal tiba pada Januari 2021. Meski begitu, vaksinasi belum bisa dimulai. Sebab, masih ada serangkaian tahapan yang perlu dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar