#pemilu#bawaslu

UU Harus Batasi Kewenangan Bawaslu

( kata)
UU Harus Batasi Kewenangan Bawaslu
Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menilai agar undang-undang terkait pemilu dapat direvisi. Hal itu untuk memberikan batasan terhadap penanganan pelanggaran Bawaslu.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan evaluasi terhadap bawaslu dari DPR diterima dan menjadi catatan, sehingga proses demokrasi menjadi lebih baik.

"Kami memberikan catatan terhadap revisi UU ke depan tentang membatasi wewenang Bawaslu dalam menangani perkara yang bisa mengakibatkan pembatalan Paslon," ujarnya, Rabu, 3 Februari, 2021.

Sebab, pembatalan paslon dalam UU waktu setelah pencoblosan dan laporannya terakhir pada saat hari pencoblosan. Kemudian penanganan laporan dalam persidangan selama 14 hari kerja sejak diregistrasi.

Sementara itu, dia memaparkan hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada 2020 terdapat 32 ASN yang dilaporkan.

"Ada 32 netralitas ASN dan 28 yang mendapatkan rekomendasi dari KASN. Ada dua yang dinyatakan tidak terbukti dan sisanya sedang menunggu," katanya.

Sanksi dari pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari sanksi disiplin sedang, moral, dan disiplin berat. Hal itu sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar