#omnibuslaw #uuciptakerja#dpr

UU Ciptaker Dibahas DPR Bersama Buruh hingga Pengusaha 88 Kali

( kata)
UU Ciptaker Dibahas DPR Bersama Buruh hingga Pengusaha 88 Kali
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibentuk dengan melewati mekanisme yang sah. Dewan turut mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).

"RDPU dilakukan hampir 88 kali, baik fisik maupun secara virtual. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh guru, tokoh pendidikan, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.

Dalam tahapan rapat kerja ini, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) mendengarkan aspirasi publik. Azis menyebut semua pembicara dalam rapat dapat dipertanggungjawabkan.

"Data, rekaman, pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah," ujar politikus Partai Golkar itu.

Menurut dia, sembilan fraksi di DPR menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait omnibus law ini. Pasal demi pasal serta ayat demi ayat dibahas sesuai mekanisme yang diketahui langsung Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

Sembilan fraksi menyepakati UU Ciptaker hingga disahkan pada rapat paripurna Senin, 5 Oktober 2020. DPR punya jangka waktu tujuh hari kerja hingga Rabu, 14 Oktober 2020, untuk mengirimkan UU Ciptaker kepada Presiden Joko Widodo.

"Hal-hal yang berkembang di DIM berkenaan dengan klaster-klaster yang ada perlu nanti disampaikan kepada publik, tentunya pada saat yang tiba, yakni besok 14 oktober 2020," katanya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar