#presidenjokowi #omnibuslaw #uuciptakerja

UU Cipta Kerja Mulai Berlaku

( kata)
UU Cipta Kerja Mulai Berlaku
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo telah meneken Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.

"Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan ekosistem investasi percepatan proyek strategis nasional (PSN), termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," isi undang-undang tersebut seperti dikutip di Jakarta, Senin, 2 November 2020.

Omnibus law itu menekankan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UMKM, serta percepatan PSN belum dapat memenuhi kebutuhan hukum dan percepatan cipta kerja. Untuk itu, perubahan perlu dilakukan.

"Karena itu, perlu sinkronisasi dalam menjamin percepatan kita kerja sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif," bunyi aturan itu.

UU Ciptaker mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, saat diteken Jokowi per 2 November 2020. Sebelumnya, salinan UU Cipta Kerja sempat menuai polemik lantaran adanya perbedaan halaman.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya perbedaan halaman dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman. Pratikno mengatakan bertambahnya halaman disebabkan perbedaan margin, format, dan perbaikan font tulisan.

"Namun, substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan DPR kepada Presiden," kata Pratikno dalam pesan tertulis, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Pratikno mengatakan setiap naskah selalu disunting sebelum dikirim ke Presiden. Ia mengaku proses perbaikan sudah diketahui Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan formating dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan. Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti tipo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg (Supratman Andi Agtas)," ujarnya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar