#uuciptakerja#hubunganpusatdaerah

UU Cipta Kerja Harus Menciptakan Harmoni dalam Hubungan Pusat dan Daerah 

( kata)
UU Cipta Kerja Harus Menciptakan Harmoni dalam Hubungan Pusat dan Daerah 
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.Dok.Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah harus dibahas di atas pilar demokrasi dan persatuan yang mengedepankan tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu membuka lapangan kerja lebih luas dengan mempersempit gap antara pemerintah pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Implikasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama Dewan Pakar dan Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai NasDem, Rabu, 18 November 2020.

Diskusi yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR yang juga Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfy Mutty itu menghadirkan narasumber Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, anggota DPR periode 2019-2024 yang juga anggota Badan Legislasi Taufik Basari, Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon, akademisi juga  Dirjen Otonomi Daerah periode 2010-2015 Djohermansyah Djohan, dan Dewan Pakar Partai NasDem sekaligus pakar manajemen dan tata kota Rino Wicaksono.

Selain itu, juga menghadirkan etua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Suyoto dan pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Atang Irawan sebagai penanggap.

Lestari mengapresiasi adanya upaya untuk memperkecil gap miskomunikasi dan 
miskoordinasi antarsatuan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah yang selama ini terjadi. 

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam mengatasi kondisi krisis saat ini dibutuhkan lompatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, ujarnya, pasca-disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejumlah elemen masyarakat masih sulit memahami isi dan tujuan undang-undang tersebut.

Sehingga, menurut Legislator Partai NasDem itu, masih ada sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan UU tersebut terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, katanya,dibutuhkan sejumlah langkah agar isi dan tujuan UU Cipta Kerja dapat dipahami masyarakat, pemangku kepentingan, dan para pelaku usaha, lewat berbagai diskusi dan sosialisasi.

Susiwijono mengungkapkan agar UU No. 11 Tahun 2020 dapat segera diaplikasikan, pemerintah dalam beberapa bulan mendatang sedang membuat 44 rancangan peraturan pemerintah (RPP), yang 15 RPP di antaranya terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam proses pembuatan RPP ini,pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon menilai ada sejumlah aspek negatif terkait kebijakan yang akan diberlakukan pada UU No. 11 Tahun 2020 terhadap daerah. Antara lain terabaikannya hak ulayat pada lahan adat, menurunnya semangat otonomi daerah, dan hilangnya potensi pajak dan retribusi daerah.

"Setiap daerah memiliki kondisi yang beragam, tolong dikaji dengan baik agar ada standar kebijakan yang tepat sesuai kondisi setiap daerah bila UU Cipta Kerja ini akan diterapkan," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR, Taufik Basari mengungkapkan substansi UU Cipta Kerja terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah penataan aspek perizinan. Selama ini, aspek perizinan sering dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan pribadi sehingga muncul berbagai hambatan investasi.

Sebagian kewenangan perpajakan, menurut pria yang kera disapa Tobas itu, sebenarnya juga sudah dikembalikan ke daerah. Hanya saja, ujarnya, pada UU Cipta Kerja ini mensyaratkan penerbitan izin oleh daerah harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.

Sementara Djohermansyah Djohan mengingatkan pencabutan kewenangan dari daerah ke pusat berisiko menimbulkan gejolak di daerah. Pemerintah pusat dan daerah, ujarnya, harus memperkuat kelembagaan di daerah untuk menyikapi sejumlah kebijakan dalam UU Cipta Kerja.

"Relatif singkatnya rencana pembahasan RPP terkait UU Cipta Kerja berpotensi membatasi proses penyerapan masukan dari publik dan daerah sehingga PP yang tercipta berpeluang kurang akomodatif menjawab hambatan yang ada," katanya.

Wartawan senior, Saur Hutabarat menilai upaya menyusun UU Cipta Kerja sebagai koreksi atas terjadinya overotonomisasi, ternyata juga menghasilkan aturan yang dinilai oversentralistik. Karena itu, kata Saur, penguatan PP sebagai pelaksana UU Cipta Kerja harus dilakukan agar hubungan pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar