Omnibuslawciptakerjajokowipanasbumi

UU Cipta Kerja Diharapkan Kebut Pengembangan Panas Bumi

( kata)
UU Cipta Kerja Diharapkan Kebut Pengembangan Panas Bumi
Panas Bumi. foto : Medcom.


Jakarta (Lampost.co) -- Kehadiran UU Cipta Kerja disambut positif oleh pelaku usaha di sektor energi panas bumi. Beleid anyar ini diharapkan akan membuat investasi panas bumi makin bergairah.

Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar mengatakan, selama ini salah satu permasalahan dalam pengembangan panas bumi dan energi baru terbarukan (EBT) lainnya yaitu kepastian hukum terutama terkait perizinan.

Ia bilang perizinan menjadi salah satu kunci utama untuk mengembangkan sebuah proyek. Dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai perizinan berusaha terkait panas bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Artinya perizinan usaha panas bumi kini ditarik ke Pemerintah Pusat.

Sementara kewenangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota yakni berupa pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang kewenangannya.

"Dengan adanya penarikan kewenangan perizinan kembali ke Pemerintah Pusat kita berharap bisa mempercepat pelaksana investasi khususnya di panas bumi," kata Paul, Senin, 12 Oktober 2020.

Paul mengatakan, sebenarnya tidak hanya perizinan yang menjadi hambatan dalam pengembangan panas bumi dan EBT lainnya. Namun juga ada hal-hal lain seperti proses pengadaan di PT PLN (Persero), kontrak-kontrak yang perlu akses perbankan, dan lain sebagainya.

"Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu dilakukan agar investasi EBT bisa diakselerasi," jelas Paul.

Lebih lanjut, ia berharap Perpres tentang tarif pembelian tenaga listrik EBT yang saat ini tengah disusun pemerintah juga menjadi kunci mendorong percepatan pengembangan panas bumi.

"Sehingga kalau itu dikombinasikan kita bisa benar-benar mencapai target di tahun-tahun berikutnya," jelas Paul.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi terbesar di dunia yakni 23,9 gigawatt (GW). Namun, kapasitas yang terpasang baru sebesar 2,13 GW atau 8,9 persen dari potensi tersebut.

Pemerintah sudah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi panas bumi di Tanah Air. Dalam roadmap tersebut, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) ditargetkan bisa mencapai kapasitas sebesar 800 megawatt (MW) atau delapan GW pada 2030.

Winarko







Berita Terkait



Komentar