#tajuklampungpost#integritas-ppk#pilkada2020

Utamakan Integritas PPK

( kata)
Utamakan Integritas PPK
Ilustrasi Google Images

MULAI pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum melantik anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) hasil rekrutmen sejak Januari 2020 lalu. Anggota PPK tersebut bertugas mendukung delapan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

Adapun daerah di Lampung yang menggelar Pilkada serentak 2020 meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Metro. Secara umum, proses rekrutmen PPK di Lampung berjalan dengan baik. Animo masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota PPK pun cukup tinggi. Sementara itu, seluruh komponen penyelenggara, mulai dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota pun sudah berfungsi optimal.

Demikian pula, respons dan kepedulian masyarakat cukup tinggi. Hal itu terbukti dari banyaknya tanggapan masyarakat yang masuk kepada pihak panitia rekrutmen. Di beberapa kecamatan, masyarakat melaporkan adanya pelamar PPK yang diketahui sebagai kader partai politik. Ada pula pasangan suami-istri yang mendaftar sebagai calon anggota PPK. Atas laporan yang masuk tersebut, panitia rekrutmen kemudian mencoret pelamar bermasalah tersebut.

Proses rekrutmen yang baik dapat juga dilihat saat seluruh peserta mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Di kabupaten tertentu, tes wawancara bahkan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Hal itu pun menunjukkan dedikasi panitia rekrutmen pada tugas mereka. Sekaligus memperlihatkan tingginya animo pendaftar PPK dengan antre menunggu jadwal tes hingga malam hari.

Kini proses rekrutmen telah selesai dan seluruh anggota PPK terpilih sudah dilantik. Fokus ke depan adalah bekerja membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pilkada. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, PPK dituntut mampu melakukan rekapitulasi suara dari kelurahan/desa secara objektif untuk diteruskan ke KPU kabupaten/kota. Termasuk juga menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan panitia pengawas pemilu kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS, dalam pelaksanaannya PPK harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Dari ketatnya tes selama seleksi, masyarakat berharap anggota PPK yang baru saja dilantik mengutamakan integritas dan dedikasi tinggi terhadap tugas mereka. Namun, semua itu masih harus dibuktikan dalam pelaksanaan nanti. Jangan sampai harapan masyarakat itu layu dan mati di tengah perjalanan akibat perbuatan segelintir oknum PPK yang menyalahi kerja sesuai dengan prosedur standar. 

Sudah banyak kejadian penyelenggara pemilu tidak tahan godaan dan tersandung kasus pidana karena menyalahi ketentuan tugas. Sebagian besar godaan itu adalah melakukan kecurangan sehingga memengaruhi hasil penghitungan suara. Kita berharap kecurangan tersebut tidak terjadi selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar