#bansos#politik

Usut Tuntas Politisasi Bansos Covid-19

( kata)
Usut Tuntas Politisasi Bansos Covid-19
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) akan beri sanksi tegas kepada  bakal calon kepala daerah yang mempolitisasi bantuan kemanusian untuk masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala daerah sebagai leading sector dalam pendistribusian bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19 seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri terlebih melakukan upaya-upaya yang dapat mencederai proses-proses demokrasi di Indonesia.

Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung, Cik Ali mengatakan Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19 untuk menghindari politisasi.

Kemudian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1431/01/2020 tentang Larangan Bantuan Sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Digunakan Untuk Kepentingan Politik.

"Ada 4 kepala daerah di Lampung yang memberikan bantuan sosial terkait Covid-19 dengan modus menempelkan gambar kepala daerah dalam kemasan bansos yang juga akan menjadi petahana dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak mendatang serta diduga melakukan hal tersebut adalah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Timur," kata Cik Ali, Kamis, 14 Mei 2020.

Ia mengatakan bahwa politisasi bansos tersebut jelas melanggar pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 

Hal tersebut membuat petahana dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Walaupun saat ini belum ada pasangan calon.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah nilai dan etika berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, justru jangan sampai menjadikan momentum untuk meraih keuntungan pribadi. 

Jika bantuan dari pemerintah daerah, cukup diberikan logo/lambang pemerintah daerah tanpa disertai foto dan/atau nama kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menjaga nilai nilai demokrasi. Begitupun jika bantuan berasal dari bakal calon yang bukan petahana. Tidak perlu diberikan nama, gambar diri/foto, atau bahkan visi dan misi karena dapat merusak nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya adalah mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan untuk melaksanakan penundaan Pilkada menjadi Bulan Desember 2020. Pada Perpu ini tidak ada perubahan mengenai kewenangan dari Bawaslu baik dalam hal pengawasan maupun penindakan.

"Berdasarkan hal tersebut, kita mendorong kepada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pemeriksaan dan menindak tegas serta  memberikan proses hukum terhadap para calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga demokrasi yang bersih, jujur dan adil," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar