#petaTanah#lamteng#beritalampung#bpn

Usut Asal Peta Abal-abal, Pimpinan Dewan Datangi BPN

( kata)
Usut Asal Peta Abal-abal, Pimpinan Dewan Datangi BPN
Usut asal peta abal-abal, pimpinan Dewan datangi BPN Lamteng. (Foto:Lampost/Wahyu)

GUNUNGSUGIH (Lampost.co)--Pimpinan DPRD Lampung Tengah dan perwakilan warga Kampung Kotabatu, Kecamatan Pubian, mendatangi Kantor BPN/ATR Lamteng, Senin (7/1/2019), untuk memastikan asal usul peta yang diduga abal-abal dan menjadi pedoman pelaksanaan Prona 2016 di Kotabatu.

Pimpinan DPRD Lamteng Riagus Ria dan perwakilan warga, Arsyad, ditemui Nikolas Palinggi, selaku kasubbag tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lamteng.

Kepada pihak BPN, Riagus menyampaikan ada 21 warga Kotabatu yang berkas tanahnya tidak bisa diproses sebagai peserta Prona 2016 karena dianggap masuk zona merah (kawasan). Riagus menunjukkan peta yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan prona, padahal peta tersebut tidak dilengkapi tanda tangan dan cap.

Sementara peta asli yang sudah disahkan instansi terkait justru tak digunakan. Ia menyayangkan pelaksanaan Prona tidak melibatkan tokoh-tokoh kampung dan sesepuh yang memahami batas-batas tanah marga dan kawasan berdasarkan tiga kali pengukuran oleh BPKH.

Arsyad menambahkan jika mengikuti peta yang tidak jelas, ada 32 warga yang lahannya dianggap masuk zona merah. Sebanyak 21 di antaranya telah mendaftar sebagai peserta Prona 2016, tetapi tidak dapat diproses.

Kasubbag TU Kantor Pertanahan Lamteng Nikolas Palinggi menegaskan peta yang diduga abal-abal, yang ditunjukkan kepadanya tidak dibubuhi tanda tangan dan cap BPN Lamteng. Sebab itu, ia memastikan peta tersebut bukan produk dari BPN Lamteng secara kelembagaan. Ia menyarankan agar dibuat surat resmi ke BPN Lamteng terkait Prona yang dimaksud. Atas dasar surat tersebut, pihak BPN dapat menjawab sekaligus mengumpulkan data bila sewaktu-waktu diundang untuk bersama-sama mengurai persoalan di Kotabatu.

Wahyu Pamungkas*



Berita Terkait



Komentar