#Hukum#Kepolisian#Polsek

Usulan Polsek Tak Usut Pidana Harus Dikaji

( kata)
Usulan Polsek Tak Usut Pidana Harus Dikaji
Ketua Komisi III Herman Hery. Foto: Antara Hafidz/Mubarak

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi III DPR menyambut baik wacana agar Polsek tidak lagi menangani perkara. Namun, wacana itu diharap ditelaah terlebih dulu agar bisa diterima seluruh pihak khususnyajajaran Polri.

"Bahwa apa yang diusulkan itu bisa dipraktekkan atau tidak, tentu harus dilihat kembali. Tidak bisa serta merta yang disampaikan profesor Mahfud langsung dilaksanakan, tentu harus kembali kepada institusi tersebut," kata Ketua Komisi III Herman Hery di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

Menurut Politikus PDIP itu, salah satu hal yang harus dipenuhi yaitu ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Petugas Polres di seluruh Indonesia sangat terbatas.

"Dengan meniadakan penyidikan di Polsek berarti lock vectornya tambah di Polres, nah bagaimana cara penanganan hal ini? Tentu teknis yang tahu institusi tersebut," kata dia.

Wacana tersebut juga bisa diterapkan jika sistem penyidikan dan penyelidikan sudah menerapkan teknologi. Sehingga, berbagai kebutuhan tahap pemeriksaan lebih singkat dan cepat.

"Sudah tidak perlu mesti saya bawa ke kantor polisi lagi, berkas enggak perlu lagi berkas lewat digital. Tetapi itu tidak murah, itu mahal," ujarnya.

Herman pun meminta agar usulan tersebut dikaji kembali. Jika sudah ada keputusan baru nanti di bahas di DPR.

"Kami anggap ini niat baik Pak Mahfud. Tentu internal pemerintah harus bicara dengan Kapolri kemudian nanti Kapolri dengan komisi III," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana menghilangkan fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian sektor (polsek). Polsek bakal diminta lebih fokus menjalankan fungsi pengayoman kepada masyarakat.

'Polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi dia bangun tertib dan nyaman, pengayoman ke masyarakat. Soal kasus pidana itu ke polres kota dan kabupaten,' kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar