#pembangunanpasar#ottkpk#kpk#beritalampura

Usai OTT Bupati Lampura, Pembangunan Pasar Bermasalah Tetap Berjalan

( kata)
Usai OTT Bupati Lampura, Pembangunan Pasar Bermasalah Tetap Berjalan
Sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan pasar. Lampost.co/Fajar Nofitra

KOTABUMI (Lampost.co) -- Pengerjaan pembangunan fisik revitalisasi dua pasar tradisional dan rakyat di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang tersangkut operasi tangkap tangan (OTT) KPK diperkirakan telah mencapai lebih dari 30% dari pagu anggaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Lampost.co, rata-rata realisasi anggaran telah mencapai 30% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pasalnya, proses pencairan telah direalisasi sebanyak satu termin dari 3-4 kali proses pencairan. Dan untuk realisasi pengerjaan dilapangannya telah mencapai pondasi keatas, dan saat ini tengah menunggu proses pencairan berikutnya.

"Itukan pencairannya telah dilakukan satu kali, dengan besaran sekitar 30% dari 3-4 proses pencairan. Jadi di lapangan wajar telah mencapai 50%, bahkan ada yang lebih," kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, pada pembangunan fisik Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai pagu Rp3,67 miliar yang dimenangkan oleh pengusaha Hendra menggunakan CV Trisman Jaya beralamat di Jalan Cempaka Putih, Kotabumi, Lampung Utara sempat dipertanyakan warga karena tidak dipasang plang papan nama. Pembangunanya kini telah dipondasi dan dipasang kawat piranti bangunan. Beberapa pekerja masih tampak sibuk dengan pekerjaan, tanpa tahu pasti permasalahan yang ada.

"Kayaknya mereka (pekerja) tenang saja dan pekerjaan tetap berlanjut meski telah ada penetapan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lampura. Berdasarkan pengamatan kami, sekarang telah mulai melaksanakan pengerjaan bentuk muka," ujar Putra salah seorang warga setempat mengomentari permasalahan pasar yang dibiayai dari APBN itu.

Begitupun dengan Pasar Tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai dengan pagu anggaran yang mencapai Rp1,385 miliar dengan pemenang tender yang sama. Menurut masyarakat sekitar, pengerjaan di lapangan masih terus berjalan dan saat ini telah berdiri pondasi. Meski belum diketahui secara pasti kelanjutan pengerjaannya.

"Ya kalau di lapangan masih berjalan itu pak, dan pondasinya sudah terpasang. Mereka (pekerja) masih bekerja melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan itu," tambah Andri warga setempat menimpali pembangunan yang berasal dari DAK APBD Lampura 2019 itu seperti tertera dalam plang papan nama proyek.

Berita terkait:

Bupati Lampung Utara Tertangkap OTT KPK di Rumah Dinas

Ini Kronologi OTT KPK terhadap Bupati Lampung Utara

Ditempat lain pembangunan pasar tradisional di Desa Comok, Sinarjaya, Sungkai Barat dengan nilai pagu paket Rp1,073 miliar, sempat dikeluhkan warga karena tidak melibatkan aparat desa setempat. Pembangunan pasar tersebut juga dikerjakan oleh pemenang tender proyek yang sama.

Sekretaris Desa Comok Sinarjaya, Suwardi, di lokasi pembangunan pasar mengatakan pihak desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan pasar di desa setempat yang di gelar mulai September 2019 dengan rincian bangunan sebanyak 5 unit yang terdiri dari 1 unit ruko 12 pintu, 3 unit bangunan los pasar dan 1 unit bangunan MCK dengan 2 pintu. Bahkan dalam pelaksanaan, plang nama pengerjaan proyek bangunan pasar sejak awal di bangun tidak di pasang sehingga pihaknya tidak mengetahui nilai pagu pengerjaan bangunan tersebut dan semua tenaga kerjanya pun dari instansi terkait.

"Sejak awal pembangunan pihak desa tidak ikut dilibatkan. Bahkan papan informasi plang proyek sejak awal pengerjaan tidak terpasang sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa nilai bangunan proyek tersebut. Saya baru tahu proyek itu bermasalah sejak Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tertangkap OTT oleh KPK," ujarnya.

 

Fajar Nofitra/Yudhi Hardiyanto/Hari Supriyono

Berita Terkait

Komentar