#izinusaha#pengusahatambang#beritalamsel

Usaha Pertambangan dan Pariwisata Harus Berizin

( kata)
Usaha Pertambangan dan Pariwisata Harus Berizin
Petugas saat mengecek lapangan di PT Dataran Bahuga Permai yang akan membuat usaha pendukung tambang dan pariwisata di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni.Dok.

Kalianda (Lampost.co): Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan meminta siapapun pengusaha pertambangan dan pariwisata harus memiliki izin usaha secara resmi dari pemerintah.

"Kami pihak DPMPPTSP Lampung Selatan bukan menghambat investasi. Tapi, hendaknya segala bentuk usaha harus punya izin resmi," ujar Kabid Perizinan Pramudiya Wardhana, mewakili Kepala DPMPPTSP Lamsel Martono Sani, Minggu, 17 Mei 2020.

Menurut dia, kegiatan land clearing yang dilakukan PT Tri Patria Bahuga (Grup PT Dataran Bahuga Permai) sudah menyalahi aturan yang berlaku. 

"Semestinya, land clearing baru boleh dilaksanakan setelah perushaan memiliki dokumen perizinan yang resmi," katanya. 

Baca juga: PT DBP Harus Setop Land Clearing Sampai Izin Tuntas

Hal senada dikatakan Jubir Pemkab Lampung Selatan Akar Wibowo, mewakili Bupati Lamsel Nanang Ermanto. Menurut dia, usaha tambang dan pariwisata yang ditutup sementara oleh Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Perizianan setempat merupakan langkah yang tepat. Karena, usaha tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang resmi.

"Kita saja mau masuk rumah orang harus punya izin dari pemiliknya. Apalagi, lahan yang ditutup sementara itu untuk usaha. Ya harus punya dokumen perizinan resmi dari dinas terkait," tegas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Keuangan itu.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar