#demo#lampungutara

Unjuk Rasa di Lampura Menuntut Kajari Mundur

( kata)
Unjuk Rasa di Lampura Menuntut Kajari Mundur
Tampak puluhan aliansi pemuda pemantau korupsi Lampung berunjuk rasa di kantor Kejari setempat, Kamis (3/10/2019). HARI

Kotabumi (Lampost.co): Puluhan masa dari organisasi kemasyarakatan pemuda pemantau korupsi Lampung (APPKL), Lampung Utara kembali berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri setempat, Kamis, 3 Oktober 2019. Mereka menuntut Kepala Kejari Lampung Utara mundur dari jabatanya.

Dalam orasi yang disampaikan oleh Aziz Selaku Koordinator Lapangan mengungkapkan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka, salah satunya meminta kepada Kejaksaan Negri untuk menetapkan tersangka di lingkup dinas kesehatan terkait dugaan tindak pidana korupsi DOP,  BOK, dan JKN yang hingga kini belum ada kejelasannya.

" Apabila Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak bisa menindakanjuti apa yang telah kami sampaikan, maka kita akan usut sampai Kejati, kejagung bahkan KPK," ujarnya. 

Dia juga menyatakan pihaknya mengancam akan tidur dan menduduki kantor Kejari jika kasus korupsi di lingkungan Dinkes tidak ada kejelasan dan kemajuan dalam penanganannya. 

" Kami siap tidur dan duduk disini hingga adanya ketetapan tersangka," tegasnya.  

Usai melakukam orasi didepan pintu gerbang kejari, mereka akhirnya diterima masuk.di halaman kantor oleh pelaksana harian (Plh) Kajari Lampura, Andri Juliansyah di dampingi Kasie Pidsus, Pidum dan Intel Kejari setempat. Dihadapan petinggi Kejari itu, para pendemo  mendesak pihak penyidik pihak kejaksaan  untuk menetapkan limit waktu penuntasan kasus korupsi di lingkungan Dinkes. " Kami ingin kontrak batas waktu penanganan kasus itu. Jika sampai batas waktu yang disepakati kasus itu belum tuntas maka pihak penyidik harus berani mundur dari jabatannya,"kata  Ajad salah satu perwakilan massa.

Menanggapi tuntutan itu, Plh Kajari, Andri Juliansyah mewakili Kajari Yuliana Sagala,  mengapresiasi aspirasi dari APPKL. Menurutnya apa yang disampaikan oleh puluhan  APPKL merupakan bahan masukan bagi Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus DOP, BOK dan JKN yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.

Jika kedepan ada tindak pidana maka akan segera ditingkatkan ke penyidikan. " Kami terima aspirasinya sebagai dokumen dan bahan menindaklanjuti kasus ini. Kita tetap lakukan pemeriksaan", ujar Andri Juliansyah diamini oleh Kasie Pidsus Van Barata.

Lebih lanjut Andri Juliansyah menyatakan, prihal waktu penanganan perkara pihak penyidik harus berpatokan pada beberapa prinsip antara lain ; praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. " Penanganan perkara itu harus tidak berlarut-larut. Setiap laporan yang masuk dianalisa dan langsung ditindaklanjuti sesegera dan secepat mungkin lakukan penanganan perkara. Intinya kami berkomitmen dalam memerangi korupsi," katanya. 

Hari Supriyono

Berita Terkait

Komentar