#Unila#PemerintahanDesa

Unila Bantu Desa Merakbelantung Susun Peraturan

( kata)
Unila Bantu Desa Merakbelantung Susun Peraturan
Universitas Lampung (Unila) membantu Pemerintahan Desa Merakbelatung menyusun peraturan desa, Rabu, 11 Agusus 2021. (Foto: Dok. Tim Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Universitas Lampung (Unila) membantu Pemerintahan Desa Merakbelantung menyusun peraturan desa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Kali ini Tim Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung membantu Desa Merakbelantung, Kalianda, Lampung Selatan membentuk peraturan desa setempat,” kata Malicia Evendia, salah satu anggota tim dosen, Rabu, 11 Agustus 2021.

Menurutnya setiap desa berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Serta hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kemudian Desa memiliki peluang besar meningkatkan pembangunannya baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya dengan orientasi utama kesejahteraan warga,” katanya.

Ia menjelaskan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

"Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan meningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa agar dapat menguasai teknik pembentukan peraturan desa yang baik, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia menerangkan tahap pembentukan peraturan desa dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Khusus untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD, wajib disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. 

"Kami juga melakukan pendampingan agar nantinya terbentuknya instrumen hukum berupa peraturan desa yang menjadi legal formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapannya dapat menjadi desa yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Kepala Desa Merak Belantung, Joni Arizon, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua BUMDes, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar