#kpu#rekrutmenpps#PPK#bawaslu

Umumkan Hasil Seleksi PPS Berubah-ubah, KPU Lamsel Kena Tegur Bawaslu

( kata)
Umumkan Hasil Seleksi PPS Berubah-ubah, KPU Lamsel Kena Tegur Bawaslu
Ilustrasi. Foto: KPU Lamsel

Kalianda (Lampost.co): KPU Lampung Selatan ditengarai kembali melakukan kelalaian dalam mengumunkan hasil penyeleksian berkas administrasi calon anggota PPS beberapa hari yang lalu. Pasalnya, pengumuman itu diduga tayang melalui website resmi KPU Lamsel secara berulang dan berubah-ubah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, pengumuman hasil penyeleksian administrasi calon anggota PPS tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Lamsel Titik Sutriningsih. Dimana, pengumuman itu ditengarai mengalami perubahan sebanyak tiga kali.

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Lamsel Iwan Hidayat mendampingi Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU Lamsel terkait adanya perubahan dalam pengumuman tersebut.

"Sudah kami surati ke KPU Lamsel terkait adanya perubahan dalam pengumuman hasil penyeleksian berkas administrasi yang ditayang sebanyak tiga kali," kata dia, Kamis, 5 Maret 2020.

Dia mengatakan surat yang dilayangkan kepada KPU Lamsel itu hanya bersifat meminta keterangan adanya pengumuman yang berubah-ubah.

"Surat itu salah satu upaya pencegahan juga dalam perekrutan PPS," kata dia.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosial Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Lamsel, Ansurasta Razak mengatakan pengumuman yang diumumkan berkali-kali itu karena ada beberapa nama desa yang tidak tercetak. Meski demikian, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Lamsel.

"Ada beberapa nama desa yang loncat enggak ke print. Yang seharusnya dari nomor sepuluh, sebelas dan dua belas. Tapi, saat di print nomor sebelasnya enggak ada. Tapi, sudah cleare kok dengan Bawaslu Lamsel," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung yang juga Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Erwan Bustami mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi hal tersebut. Ia menyangkal bila pengumuman yang beredar itu baru sekedar draf.

"Bisa saja yang beradar baru draf pengumuman saja. Hal itu perlu didalami kembali. Tapi yang pasti pengumuman resmi itu harus dikeluarkan secara resmi melaui website KPU atau melaui media resmi yg ditunjuk KPU, kantor KPU dan tempat tempat yg ditetapkan KPU," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar