#UMK#buruh#UMP

UMK Pesisir Barat Ikuti Penetapan UMP

( kata)
UMK Pesisir Barat Ikuti Penetapan UMP
Ilustrasi Medcom.id


Krui (Lampost.co) -- Pemkab Pesisir Barat akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) mengikuti upah minimum provinsi (UMP) Lampung.

Kabid Hubungan Industri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pesisir Barat, Fenti Sunarti mengatakan selama ini Pesisir Barat belum pernah menetapkan sendiri UMK, dan masih berpatokan pada UMP.

"Kami belum pernah menetapkan upah minimum kabupaten, selama ini mengikuti provinsi. Untuk UMP sekarang ini saja para pengusaha keberatan," kata Fenti Sunarti, Selasa, 23 November 2021.

Menurutnya berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung UMP adalah Rp2.440.486. Dalam surat itu berdasarkan keputusan gubernur dimana upah minum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMP, sebagaimana dimaksud pada ayat dua pasal 31 PP RI nomor 36 tahun 2021.

 "Kalau jumlah tenaga kerja yang bekerja di kabupaten ini, sekarang belum kami susun karena kami masih monitoring," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Disnakertrans setempat, perusahaan di Pesisir Barat terdapat 76 daftar pelaku usaha dan tenaga kerja pada 2020. Mereka bergerak di bidang tambak udang, hotel penginapan, cafe, toko pakaian, rumah makan, dan SPBU.

Ada juga perusahaan seperti PT 31 di Kecamatan Bengkunat yang bergerak dalam pengolahan batu, Tambling Nature wildlife Nature Conservation (TNWC), pelestarian alam dan margasatwa, ujung belimbing kecamatan Bangkunat, yang tidak masuk daftar tersebut.

Winarko







Berita Terkait



Komentar