#KORUPSI#BERITALAMPUNG 

Uang Pengganti Kerugian Korupsi Sumur Bor pada Dinas Peternakan Lampura Belum Bertambah

( kata)
Uang Pengganti Kerugian Korupsi Sumur Bor pada Dinas Peternakan Lampura Belum Bertambah
Suasana persidangan pada sidang korupsi Sumur Bor di Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Utara, beberapa waktu lalu -- Asrul S Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang vonis korupsi Sumur Bor di Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Utara dengan terdakwa dua pensiunan ASN yakni Rusdie Baron (61), warga Kelurahan Kotaalam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Adip Sapto Putranti (61) warga Kelapatujuh, Kotabumi, Lampung Utara, akan dilangsungkan Jumat, 11 Juni 2021. Awalnya muncul wacana penambahan kembali uang pengganti atau pengembalian kerugian negara, dari dua terdakwa sebelum sidang vonis. Kedua terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp491 juta dari total Rp638 juta. Namun, hingga 10 Juni 2021, upaya penambahan tersebut tidak kunjung terjadi.

"Tidak ada (tambahan pengembalian), masih seperti kemarin (hanya Rp 491 juta)," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lampung Utara Hardiansyah, Kamis, 10 Juni 2021.

Pada Kamis, 3 Juni 2021,  sidang agenda replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjawab pleidoi terdakwa yang meminta keduanya dibebaskan dari segala tuntutan. Namun, dalam repliknya, JPU Hardiansyah menolak permintaan bebas terdakwa dan menyebutkan pleidoi yang dijabarkan kuasa hukum terdakwa tidak berlandaskan hukum.

"Meminta majelis hakim, menjatuhkan vonis sesuai tuntutan kami," katanya.


Hardiansyah melanjutkan keduanya telah mengembalikan kerugian negara berupa uang titipan sebesar Rp321.468.322 yang ada pada Kejari Lampung Utara dan Rp170.615.541 pada kas Daerah Lampung Utara.

"Sudah ada uang pengganti, dan keduanya berencana menambah uang pengganti (kerugian negara). Jika ada segera dilaporkan ke majelis Hakim," ujar Hardiansyah usai persidangan.

Sidang lanjutan dengan agenda vonis akan dilanjutkan pada 11 Juni 2021 di PN Tipikor Tanjungkarang yang dipimpin majelis Hakim Siti Insirah. Dalam perkara tersebut, keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3  jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Keduanya dituntut pidana 1 tahun 5 bulan penjara, dan dibebankan membayar denda Rp. 50 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Dalam perkara tersebut, keduanya merugikan negara hingga Rp638 juta atas kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dalam atau sumur bor di 25 titik pada tahun anggaran 2015 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Keduanya yakni Rusdie Baron menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). META KEY: uang pengganti kerugian, kasus korupsi, sumur bor, dinas peternakan Lampura, dua pensiunan ASN, wacana penambahan kembali uang pengganti, sudah mengembalikan kerugian negara Rp491 juta, total kerugian negara Rp638 juta,


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar