#bpjskesehatan#layanankesehatan#jaminansosial#jaminankesehatan#beritanasional

Tutup Defisit BPJS Kesehatan Jangan Membebani Masyarakat

( kata)
Tutup Defisit BPJS Kesehatan Jangan Membebani Masyarakat
BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.

Jakarta (Lampost.co): Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi sangat keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah tersebut dianggap membebani masyarakat.
 
“Seharusnya jalan lain ini yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik,” kata Kahfi dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Politikus PAN itu mengungkapkan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit perusahaan plat merah tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan cukai rokok.

"Jika perlu menaikkan cukai rokok untuk menutupi beban BPJS. Sembari mencari jalan keluar permanen, saya kira Pemerintah masih bisa melakukan relokasi APBN, untuk menutupi defisit,” ungkap dia.
 
Pemerintah juga disarankan untuk mengubah cara pandang masyarakat, terutama saat terjangkit penyakit ringan. Dia pun membandingkan perubahan tindakan masyarakat saat terserang penyakit ringan sebelum dan sesudah BPJS Kesehatan dijalankan.
 
"Dulu, jika hanya sakit ringan seperti flu, atau sakit kepala biasa, masyarakat langsung saja ke apotek atau memilih istirahat saja. Sekarang, betapapun ringannya sakit yang dirasakan, langsung mau ke puskesmas atau klinik BPJS," sebut dia.
 
Kahfi memperkirakan perubahan tersebut terjadi karena masyarakat ingin merasakan manfaat program BPJS Kesehatan. Terlebih mereka telah membayar iuran setiap bulan.
 
"Jika tidak, uang BPJS yang mereka bayarkan dianggap hangus percuma. Cara pandang inilah yang mesti kita ubah bersama-sama,” ujar dia.
 
Seperti diketahui, pemerintah resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Dalam aturan tersebut, kenaikan paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat dari semula Rp80 ribu dan Rp55 ribu menjadi Rp160 ribu dan Rp110 ribu. Sementara iuran peserta kelas 3, naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Sementara Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinaikkan subsidinya dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu.

Adi Sunaryo

Berita Terkait

Komentar