#tajuklampungpost#pungutan-liar

Tutup Celah buat Pungli

( kata)
Tutup Celah buat Pungli
Ilustrasi Google Images

MASIH ada saja celah yang dilakukan oknum untuk mengeruk kekayaan pribadi dengan beragam cara, termasuk mengutip sejumlah uang yang seharusnya gratis atau kerap disebut pungutan liar (pungli).

Salah satunya pungli yang masih kerap terdengar adalah saat pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), dan lainnya. Ulah oknum petugas ini mengutip uang dengan alasannya buat biaya administrasi dan lainnya.

Memang, pengurusan adminduk beberapa waktu terakhir mengalami hambatan keterbatasan blangko dan lainnya, hingga harus menunggu dari pusat.

Warga berbondong-bondong mengurus adminduk buat kebutuhan administrasi serta mendukung sensus penduduk 2020 yang berlangsung secara online. Inilah yang kemudian menjadi celah para oknum buat melancarkan aksi pungli.

Padahal, secara tegas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh layanan administrasi kependudukan gratis untuk masyarakat. Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Hal ini pun disambut para Kepala Disdukcapil di kabupaten/kota di Lampung dengan menggelar sayembara berhadiah Rp1 juta. Hadiah diberikan kepada siapa pun yang bisa menunjukkan adanya bukti aksi pungli.

Sayembara ini merupakan terobosan agar warga berani melaporkan aksi pungli yang terjadi, serta transparansi di birokrasi yang bertujuan good governance menuju birokrasi bersih.

Apalagi pemerintah komitmen melakukan reformasi di bidang hukum dengan menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menpan RB No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Sebab, praktik pungli adalah masalah serius di negara Indonesia karena telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Jadi, kita semua harus awas, dan jangan beri celah agar pungli tidak merebak bak virus mematikan itu. *

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar