#batubara#tajuk

Tuntaskan Polemik Angkutan Batu Bara

( kata)
Tuntaskan Polemik Angkutan Batu Bara
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

PERSOALAN jalan di wilayah Lampung seolah tidak pernah ada habisnya, terutama soal kerusakan. Jalan yang baru diperbaiki, tidak sampai seumur jagung sudah rusak lagi. Kerusakan ini disebabkan banyak faktor. Mulai dari kualitas jalan yang tidak sesuai dengan standar, hingga angkutan barang yang melebihi tonase jalan.


Salah satunya adalah masih maraknya angkutan bermuatan lebih yang melintas sehingga jalan menjadi rusak. Angkutan yang membandel itu salah satunya kendaraan pengangkut batu bara lintas provinsi. Batu bara dari Provinsi Sumatera Selatan, yang melintasi wilayah perbatasan, hingga jalan lintas tengah maupun lintas timur.


Meski sudah ada larangan agar angkutan batu bara tidak melintasi jalan tersebut, toh pembangkangan masih terjadi. Baik secara terang-terangan, maupun kucing-kucingan. Ada saja cara agar batu bara tersebut bisa berpindah dengan mengabaikan kondisi jalan. Mulai dari menutupi muatan batu bara dengan terpal, hingga melintas pada malam hari. Konvoi mobil angkutan batu bara yang melintas padat pada malam hari di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Way Kanan, terlihat pada 6 Agustus 2019.


Membandelnya angkutan batu bara ini mencerminkan betapa kondisi Jalan Lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Way Kanan dari tahun ke tahun tidak pernah bagus meskipun sering diperbaiki Pemerintah Pusat akibat angkutan batu bara yang selalu melebihi tonase yakni kisaran 40—50 ton. Bahkan, jembatan di perbatasan provinsi itu berkali-kali ambrol.


Para pengusaha angkutan batu bara seharusnya melihat undang-undang yang ada, mengenai angkutan batu bara yang tidak boleh melebihi kekuatan jalan karena dapat berpengaruh pada kondisi jalan dan beberapa jembatan yang ada. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 12 disebutkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.


Polemik ini harus segera diatasi dengan campur tangan Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk menyetop angkutan batu bara, demi menyelamatkan anggaran perbaikan jalan yang berulang. Pengangkutan emas hitam ini bisa menggunakan kereta api seperti yang dilakukan Bukit Asam, misalnya. Tinggal regulasinya dibahas bersama. Atau bisa juga menggunakan jalan air dengan pembuatan dermaga khusus.*
 

Tim Redaksi Lampung Post

Berita Terkait

Komentar