#danadesa#beritalampung

Tunjangan Aparatur Desa di Lamsel Dipangkas

( kata)
Tunjangan Aparatur Desa di Lamsel Dipangkas
Alokasi dana desa. Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co) -- Tunjangan jajaran aparatur desa di Lampung Selatan dipangkas pada 2021. Hal itu akibat pagu alokasi dana desa (ADD) turun dibandingkan 2020 lalu.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor: B/523/IV.13/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2020 tentang daftar penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa tunjangan BPD serta insentif RT anggaran 2021. Sementara, untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2020 berdasarkan SK Bupati nomor : 759/IV.13/HK 2019 tertanggal 31 Desember 2019.

Dari dua SK bupati tersebut dapat dibandingkan, besaran tunjangan kepala desa dan aparatur desa mengalami penurunan. Dimana pada 2020 tunjangan kades sebesar Rp2,2 juta per bulan dan pada 2021 menjadi Rp500 ribu per bulan. Sedangkan, Sekretaris Desa dari Rp500 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan, dan tingkat Kasi dan Kaur dari Rp350 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan, serta kepala dusun dari Rp350 ribu menjadi Rp100 ribu bulan.

Besaran itu berbanding terbalik dengan tunjang bagi BPD pada 2021 yang naik dibanding tahun lalu, yaitu Ketua BPD dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan, wakil ketua BPD dari Rp200 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan, sekretaris BPD dari Rp150 ribu menjadi Rp350 ribu per bulan, dan anggota BPD dari Rp100 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Sedangkan jajaran RT tetap sebesar Rp500 ribu per bulan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa, M. Iqbal Fuad, menjelaskan turunnya tunjangan bagi kepala desa dan aparatur desa dampak penurunan pagu ADD sebesar Rp20 miliar, yaitu dari Rp168 miliar pada 2020 menjadi Rp148 miliar pada 2021.

"Terjadi penyesuaian, perhitungan ADD itu rincinya, minimal 10 persen dikali dana perimbangan dikurang dana alokasi khusus," jelasnya.

Dia pun menyatakan, sebenarnya bupati pun dilema untuk menurunkan tunjangan kades dan aparatur desa tersebut. Namun, melihat kondisi keuangan tersebut maka terpaksa dilakukan penyesuaian.

Sementara, lanjut dia, kenaikan pada tunjangan jajaran BPD sudah terjadi sejak 2020 lalu pada APBD-Perubahan. Kenaikan itu diberikan atas pertimbangan jajaran BPD hanya menerima tunjungan tanpa penghasilan tetap.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar